TRIBUNTRENDS.COM - Isu reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelum 17 Agustus 2026 mendapat sorotan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Bayangan, Feri Amsari.
Feri menilai, wacana perombakan kabinet dapat menjadi tanda bahwa ada persoalan dalam kesiapan maupun kinerja sejumlah menteri yang saat ini menjabat.
Menurutnya, sebuah kabinet seharusnya mampu berjalan stabil apabila para menteri telah memahami tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing sejak awal.
Ia berpandangan bahwa perubahan susunan kabinet semestinya tidak diperlukan jika seluruh jajaran pemerintahan mampu bekerja secara optimal dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
"Reshuffle artinya mereka tidak tahu siapa yang duduk di kabinet sehingga kemampuannya kemudian memenuhi standar."
"Sebenarnya kabinet harusnya sudah berjalan dengan baik tanpa ada perubahan. Artinya kalau ada perubahan, ya mereka tidak siap di kabinet atau kinerjanya tidak memuaskan," urai Feri usai acara Rakyat 'Nguliahi' Kabinet Bayangan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026), dikutip dari Instagram @kabinetbayangan.id.
Pakar Hukum Tata Negara tersebut kemudian menyarankan pemerintah Prabowo Subianto untuk menjadikan Kabinet Bayangan sebagai salah satu bahan pembelajaran dalam proses penyusunan kabinet.
Baca juga: Kabinet Bayangan Tak Boleh Diisi Orang yang Tak Punya Kompetensi, Feri Amsari: Bisa Jelaskan Gagasan
Feri menilai, pembentukan kabinet perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kapasitas serta kemampuan setiap calon menteri.
Baginya, keberadaan seorang menteri bukan sekadar untuk mengisi posisi politik, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemilihan menteri seharusnya berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebagai bentuk pembagian kekuasaan.
"Tiru dong kami, kalau (Kabinet Bayangan) mampu 15 (menteri), masa negara tidak bisa lebih efektif dan efisien dalam membentuk kabinet," urai Feri.
"Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan, tapi bagaimana kita bersama-sama melayani publik sebaik-baiknya," imbuh dia.
Lebih lanjut, Feri mengingatkan agar uang negara lebih baik digunakan untuk menyejahterakan rakyat alih-alih habis hanya untuk menggaji menteri yang jumlahnya banyak.
"Terlalu besar badan kabinet akan menimbulkan keraguan kepada siapa pertanggungjawabannya karena selalu ada ruang titik temunya antar kabinet," ujarnya.
"Karena itu kita berpikir, sederhanakan orangnya, yang tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan jangan rugikan uang negara yang banyak untuk gaji menteri."
"Gunakan uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan publik dan pastikan publik betul-betul memenuhi standar hak yang mereka seharusnya diberikan oleh negara," punglas dia.
Menanggapi isu reshuffle, Mensesneg Kabinet Merah Putih, Prasetyo Hadi, mengatakan perombakan kemungkinan dilakukan hanya untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini kosong.
Jabatan yang saat ini kosong adalah Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kursi Wakil Menteri Pertanian kosong setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.
Sementara, posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemsyarakatan kosong lantaran Silmy Karim terjerat kasus korupsi.
"Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," ujar Prasetyo, Kamis (30/7/2026).
Meski demikian, Prasetyo menyebut Prabowo belum membahas soal rencana reshuffle.
Termasuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.
"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," tandas dia.
Baca juga: Feri Amsari dkk Buat Kabinet Bayangan, Mahfud MD Dukung, Kritik Kabinet Prabowo: Menteri Agak Lemah
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai sulit bagi Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle sebelum HUT ke-81 RI.
Sebab, menurut Jamiluddin, Prabowo ingin menjaga stabilitas politik dalam kabinetnya.
"Kalau hingga ulang tahun Indonesia, tampaknya kecil kemungkinan Prabowo lakukan reshuffle. Sebab, Prabowo ingin menjaga kestabilan politik kabinetnya," ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
Lebih spesifik, Jamiluddin menyebut evaluasi kabinet sebenarnya membayangi sejumlah nama besar di jajaran kementerian.
Hal ini berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan publik yang rendah terhadap sosok-sosok tersebut.
"Apalagi menteri yang berpeluang di reshuffle ada ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulkifli Hasan."
"Dua sosok ini kerap dinilai kontroversial dan kepuasan terhadap kinerjanya juga tak memadai," jelasnya.
Meski kinerja dinilai kurang memadai secara objektif, aspek kedudukan politik mendominasi pertimbangan presiden.
Mencopot atau menggeser ketua umum partai dari kursi menteri diyakini akan memicu ketegangan di internal pemerintahan.
Saat ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjabat Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menjabat Menko Pangan.
Keduanya merupakan pimpinan partai politik koalisi pemerintah.
"Namun bila mereka di-reshuffle, tentu akan membuat goncangan politik. Hal ini tampaknya membuat Prabowo masih sulit melakukan reshuffle," kata dia.
(TribunTrends/Tribunnews/Pravitri Retno)
