TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan agar semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.

Pesan tersebut disampaikan menyusul pembinaan intensif dari Gubernur Jawa Tengah pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pemalang, dan penanganan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan.

Sukirman mengatakan, Gubernur Jawa Tengah secara berkelanjutan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah.

"Arahan tersebut menitikberatkan, pada percepatan pembangunan daerah yang harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan," kata Plt Bupati Pekalongan Sukirman kepada Tribunjateng.com, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, komunikasi dengan gubernur dilakukan secara rutin, baik melalui sambungan telepon maupun pertemuan langsung. Dalam setiap kesempatan, pemerintah daerah diminta segera melakukan konsolidasi agar program pembangunan tetap berjalan sesuai target tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan anggaran.

"Pengarahan dilakukan secara intensif oleh Pak Gubernur kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah."

"Kami diperintahkan segera melakukan konsolidasi untuk percepatan pembangunan. Yang tidak kalah penting adalah kehati-hatian dalam mempertanggungjawabkan uang rakyat," ujar Sukirman.

Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan fungsi pengawasan internal, serta menata administrasi pemerintahan dengan lebih baik. Langkah tersebut dilakukan, agar pengelolaan anggaran semakin transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi pelanggaran.

Sukirman juga menyebut, berbagai catatan maupun temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum (APH) menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Pekalongan untuk terus melakukan perbaikan sistem.

"Soal regulasi, pengawasan, dan praktik-praktik yang selama ini menjadi temuan KPK maupun APH selalu kami evaluasi, dan perbaiki agar pengelolaan anggaran benar-benar transparan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan Pemkab Pekalongan akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas dalam mengawal seluruh proses pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar setiap program berjalan sesuai aturan dan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Kami berkolaborasi dengan DPRD serta APH untuk terus memantau dan mengawal seluruh proses pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui pengelolaan uang rakyat yang bersih, transparan, dan akuntabel," pungkas Sukirman. (Dro)