PROHABA.CO, JAKARTA - Mawardi Nur resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh (BPMA) periode 2026–2029 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Mawardi Nur menggantikan Nasri Djalal.
Dilantiknya Mawardi diharapkan menjadi momentum baru bagi penguatan tata kelola industri hulu migas di Aceh.
Pengalamannya memimpin PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT Pema dinilai menjadi modal penting untuk menjalankan mandat BPMA sebagai pengelola dan pengawas kegiatan usaha hulu migas di Aceh.
Selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Pema, Mawardi Nur memimpin berbagai langkah transformasi perusahaan melalui penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG), peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pembenahan sistem pengendalian internal, serta efi siensi pengelolaan keuangan.
Langkah tersebut turut memperkuat kepercayaan terhadap PT Pema sebagai badan usaha milik daerah strategis milik Pemerintah Aceh.
Di bawah kepemimpinannya, Pema juga mencatat sejumlah capaian bisnis.
Perusahaan berhasil mengoptimalkan nilai ekonomi penjualan gas melalui strategi komersial dan negosiasi kontrak yang lebih efektif.
Selain itu, nilai jual komoditas sulfur meningkat seiring perluasan akses pasar hingga ke tingkat internasional.
PT Pema juga terus mendorong pengembangan wilayah kerja migas sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor energi Aceh.
Baca juga: Genjot Ekonomi Aceh, Mualem Lobi Hashim Djojohadikusumo Bahas Hilirisasi Blok Andaman
Di saat yang sama, perusahaan melakukan diversifikasi usaha dengan membuka kembali ekspor kopi arabika Gayo ke pasar internasional, mengoptimalkan pemanfaatan Integrated Cold Storage (ICS) Lampulo untuk mendukung hilirisasi sektor perikanan, serta mengembangkan peluang usaha di bidang telekomunikasi dan infrastruktur digital.
Transformasi yang dilakukan turut berdampak pada peningkatan kontribusi perusahaan kepada Pemerintah Aceh melalui dividen.
Pada 2024, Pema menyetorkan dividen sebesar Rp26,69 miliar, meningkat menjadi Rp26,71 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp28,76 miliar pada 2026.
Rekam jejak tersebut dinilai menjadi bekal bagi Mawardi Nur dalam memimpin BPMA.
Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, BPMA memiliki tugas mengelola dan mengawasi kegiatan usaha hulu migas serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Di bawah kepemimpinan baru, BPMA diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai regulator yang profesional, mempercepat pengembangan wilayah kerja migas, mengawal pengembangan potensi migas di kawasan Andaman, serta memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat bagi Aceh.
Selain itu, BPMA juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), investor, dan masyarakat sehingga pengelolaan sektor migas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Penguatan peran kontraktor lokal serta peningkatan keterlibatan sumber daya manusia Aceh dalam rantai industri migas juga menjadi harapan ke depan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar manfaat ekonomi sektor migas bagi masyarakat melalui peningkatan penggunaan barang dan jasa lokal serta penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: DPRK Bireuen Konsultasi ke BPMA Bahas Eksplorasi Migas
Sosok Mawardi kini menjadi sorotan setelah dipercaya memimpin Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Putra kelahiran Madat, Kabupaten Aceh Timur, pada 1 Februari 1990 ini memiliki rekam jejak panjang, baik di dunia pendidikan, karier profesional, hingga kepemimpinan organisasi.
Mawardi mengenyam pendidikan dasar di MIN Panton Labu, Aceh Utara, lalu melanjutkannya ke MTsN MUQ Langsa dan SMAN 1 Langsa.
Lulus dari bangku sekolah, ia menempuh studi Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti.
Tak berhenti di situ, Mawardi memperdalam ilmu bisnisnya dengan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di University of California, Irvine, Amerika Serikat.
Rekam jejak kariernya terbilang teruji di dalam maupun luar negeri:
Staf Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 2010-2014.
General Manager di Simon Mall, Los Angeles pada periode 2018 hingga 2020.
Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) sejak Februari 2025.
Di bawah kepemimpinannya, badan usaha milik Pemerintah Aceh tersebut melakukan sejumlah transformasi bisnis dan berhasil meningkatkan kontribusi kepada daerah melalui setoran dividen.
Selain di dunia profesional, Mawardi juga memiliki rekam jejak mentereng di sejumlah organisasi.
Di antaranya saat ini ia aktif sebagai Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Aceh sejak 2023.
Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh Timur pada 2020-2024, Forum Bersama Aceh (FOBA) 2013-2014, serta pernah menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti.
Pengalaman berderet ini menjadi modal kuat baginya dalam memimpin BPMA ke depan.
(Serambinews.com/Indra Wijaya/Rianza Alfandi)
Baca juga: Mualem Surati Presiden Prabowo, Minta Skema Bagi Hasil Migas South Andaman Ditinjau Ulang
Baca juga: Mualem: Lampu Hijau Hilirisasi Migas Blok Andaman Sudah Kita Dapatkan
