Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengindikasi praktik calo proyek pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta supaya tidak mudah termakan janji-janji oknum di lapangan.

Baca juga: Kepala BGN Berganti Lagi, Sudaryono dan Nanik S Deyang Saling Ungkap Kedekatan

Sudaryono menduga munculnya indikasi penipuan oleh oknum yang menawarkan jasa pelicin itu imbas simpang siurnya informasi mengenai target pembangunan belasan ribu titik dapur MBG. Hal itu, sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. 

Dia mengungkapkan itu seusai rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Kamis (6/8/2026) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Dikatakan Sudaryono, pihak BGN turun langsung mengecek kesiapan di lapangan untuk mencegah kecurangan. Pengecekan itu termasuk ke pondok pesantren.  

Lebih lanjut, Sudaryono memberikan peringatan kepada masyarakat dan pengurus pesantren agar tidak tertipu janji-janji oknum di lapangan.

"Kemudian termasuk yang pondok pesantren kami juga cek. Dicek seperti apa gitu lho. Jangan sampai mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian mohon maaf Pak Menko itu menjajakan jasa di di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya,” ujar Sudaryono dikutip dari Tribunnews.com.

Selain membongkar modus calo, Sudaryono juga meluruskan misinformasi yang beredar luas di publik terkait wacana pembukaan belasan ribu dapur BGN secara serentak dan terburu-buru.

"Jadi sempat ramai Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu," tegasnya.

Sebagai informasi, BGN saat ini tengah melakukan penyisiran terhadap total 27 ribu data titik dapur yang masuk. Data tersebut kemudian ditumpangtindihkan dengan data dari Kementerian Kesehatan untuk mencari wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

Pada fase awal ini, pemerintah menargetkan penyelesaian aktivasi dapur gizi di wilayah prioritas terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Papua, NTT, Nias, dan Maluku.(*)