Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, ada kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok (Bapok) di pasar seperti cabai merah keriting dan cabai rawit merah.
Kepala Disprindag NTB, Lalu Wiranata mengatakan, kenaikan harga bahan pokok ini bukan disebabkan karena mulai beroperasinya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), melainkan terjadinya lonjakan permintaan dari pelaku usaha hotel dan restauran.
"Ada permintaan yang meningkat ini, termasuk hotel dan restauran karena ada peningkatan tingkat hunian. Ini sudah high seasion sampai Oktober nanti," kata Wiranata, Kamis (6/8/2026).
Ia mengatakan untuk SPPG sudah memiliki distributor sendiri, bukan membeli dari pasar rakyat seperti halnya hotel dan restauran.
"MBG (Makan bergizi gratis) sudah ada distributor, sudah kita pisahkan agar tidak terganggu di pasar rakyat," kata Wiranata.
Harga cabai merah keriting mengalami kenaikan Rp1.600 yang semula Rp40.733 perkilogram menjadi Rp42.333 perkilogram. Cabai rawit merah juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.700 yang semula Rp52.783 perkilogram menjadi Rp54.500 perkilogram.
Bawang merah juga mengalami kenaikan sebesar Rp400 yang semula Rp30.433 perkilogram menjadi Rp30.833 perkilogram. Komoditas ikan basah dan ikan kering juga mengalami kenaikan.
Baca juga: Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif
Wiranata mengatakan dalam waktu dekat juga masyarakat Lombok akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ia meminta agar masyarakat tidak panik terutama pada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi sendiri seperti gas LPG.
"Kita himbau masyarakat untuk tidak panik, ini sedang kita susun himbauannya terutama pada hal-hal yang tidak bisa kita penuhi sendiri," kata Wiranata.
Untuk memastikan agar tidak terjadi inflasi juga, Disprindag mempersilahkan suplayer untuk menambahkan produksi dengan hasil sendiri, atau mendatangkan bahan-bahan pokok dari luar namun dalam batas yang wajar.
Pemerintah juga akan mulai melakukan operasi pasar murah, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang akan di mulai dari Bima.
(*)
