Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menyoroti tekanan ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat, khususnya Jawa Barat, dari melonjaknya biaya hidup sampai menyempitnya lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat Jabar tak lagi membutuhkan figur politik yang sekadar pandai berjanji.

Publik, katanya, dinilai menuntut kehadiran wakil rakyat yang benar-benar bekerja, sensitif terhadap persoalan riil di lapangan, serta mampu membawa solusi nyata bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan pula dalam pembukaan bimbingan teknis anggota legislatif PKS se-Jabar yang digelar pada 2-4 Agustus 2026.

"Kursi parlemen itu amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan bukan fasilitas memperkaya diri atau mengejar popularitas.
Bayangkan ratusan ribu pemilih yang memberikan suaranya kini berdiri menagih janji secara bersamaan, meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang kita buat," kata Abah Iwan, Kamis (6/8/2026).

Amanah ini, tegasnya, akan dituntut pertanggungjawabannya dalam lapisan lebih jauh dan berat di hadapan Allah SWT. Abah Iwan pun mengingatkan kepada jajarannya jika kepemimpinan ini mesti berdiri di atas prinsip sayyidul qaumi khadimuhum, artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Pengelolaan APBD Transparan, Efektif, dan Akuntabel

"Seorang wakil rakyat harus berada di tengah-tengah masyarakat, hadir menemani warga di tengah kondisi yang mereka rasa berat, bukan justru menghilang dan membuat jarak setelah bilik suara ditutup," katanya yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat.

Selain komitmen kehadiran, arah pelayanan legislatif pun ditekankan pada penguatan sinergi dan efektivitas anggaran daerah. Seluruh jaringan, akses, serta pengetahuan yang melekat pada seorang anggota dewan, katanya, dituntut untuk dialirkan kembali demi memperluas pelayanan publik.

“Di tengah terbatasnya ruang fiskal pemerintah, pengawasan anggaran harus dipastikan tepat sasaran agar setiap rupiah uang rakyat memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah warga. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah pun harus selalu dibentengi oleh data yang akurat dan tawaran jalan keluar yang konstruktif,” ujarnya.

Abah Iwan Suryawan melanjutkan benteng utama dalam menghadapi godaan kekuasaan ialah integritas moral dan spiritual menjadi ukuran pembeda yang tidak bisa ditawar. 

"Penjagaan nilai moral ini menjadi kunci utama agar kewenangan politik yang dipegang tidak bergeser menjadi sumber fitnah. Hal yang lumrah, bila kepadatan agenda kedewanan, mulai rapat hingga kunjungan kerja nilai-nilai ibadah personal anggota dewan, maka setiap anggota dewan PKS harus menjaga konsistensi kehadiran UPA-nya (Unit Pembinaan Anggota). Semoga anggota dewan kami bisa terhindar dari penyimpangan yang merugikan masyarakat,” ucapnya.

Langkah konsolidasi ini, lanjutnya, sekaligus menjadi penanda bahwa kerja-kerja politik di daerah harus berorientasi pada keberlanjutan pelayanan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat. Kegiatan bimbingan teknis ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal PKS, H. Muhammad Kholid, Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai, Muhammad Iqbal, serta Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Hj. Ledia Hanifa Amaliah.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Program Pembangunan Disusun Berdasarkan Kebutuhan Riil Masyarakat

Kegiatan bertajuk “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi” ini mengumpulkan ratusan wakil rakyat dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota dan Kabupaten untuk menyelaraskan arah pelayanan di tengah isu-isu penting daerah, seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, dan kualitas pelayanan publik.(*)