TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil DIY MY Esti Wijayati meminta pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera dilaksanakan pada 2027.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anggaran program MBG wajib dipisahkan dari pos anggaran pendidikan paling lambat 2028.
Menurut Esti pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan sebaiknya dilakukan segera mungkin.
Dia menyampaikan pada Februari 2026 pihaknya telah membuka data bahwa selama ini MBG dianggarkan 20 persen dari anggaran pendidikan.
Butuh waktu enam bulan lamanya agar kepastian terkait data tersebut terjawab dan dilakukan evaluasi.
“Setidaknya itu menjawab, Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran pasti akan menemukan kemenangan,” katanya, di sela-sela pertemuan ratusan pengurus perempuan PDIP Dapil Sleman Selatan, pada peringatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) di Joglo Cemoro, Kamis (6/8/2026).
Esti menegaskan anggatan pendidikan semestinya dialokasikan dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan persoalan pendidikan.
Menurutnya persoalan pendidikan yang belum diselesaikan sebagaimana putusan MK pada 2024 yakni pendidikan gratis bagi SD dan SMP baik sekolah negeri maupun swasta.
Kemudian putusan MK yang sekarang menegaskan bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.
“Saya kira ini dua hal yang gak holeh dipisakan, artinya kalau ada anggaran MBG tentu kami berharap 2027 pemisahan sudah bisa dilakukan. Tidak mengatakan MBB stop tapi memang harus dikeluarkan dari 20 peesen anggaran pendidikan,” tegas Esti.
Sehingga jangkauan serapan anggaran pendidikan langsung bersentuhan dengan persoalan pendidikan, mulai dari pemenuhan fasilitas pendidikan, penguatan dana BOS, kenaikan gaji guru, peningkatan SDM serta persoalan lainnya.
“Jadi garis besarnya 2027 kami meminta itu sudah bisa dilaksakan pemisahan anggaran MBG dari pendidikan,” ungkap Esti.
Esti juga turut memberikan semangat bagi perempuan pengurus PDIP di Kabupaten Sleman untuk memperjuangkan hak-hak politik terutama bagi kalangan perempuan.
Sementara Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, Danang Maharsa, mengatakan pada momentum peringatan Kudatuli kali ini bertujuan memberikan pendidikan politik bagi pengurus PDIP dari kalangan perempuan.
Dia menegaskan 30 persen pengurus PDIP harus diisi oleh perempuan. Selama ini menurutnya PDIP sudah menjalankan ketentuan itu.
“Ini menjadi bagian dari memenuhi hak berpolitik bagi perempuan dan bagian dari pergerakan, karena di Sleman ini jumlah laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan,” tutup Danang. (hda)
