Tribunlampung.co.id, Pringsewu – Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terus diperkuat untuk menghadapi musim kemarau sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional pada 2026.
Baca Juga: Kapolres Pringsewu Dadi Tinjau SPPG di Ambarawa, Minta Pengelola Jaga Kualitas
Upaya tersebut dilakukan melalui jaminan pupuk bersubsidi, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penguatan infrastruktur pertanian.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Bayu Kurniawan mengatakan, ketersediaan pupuk bersubsidi di Pringsewu saat ini telah disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Kalaupun ada program tambahan, kebutuhan pupuknya akan diusulkan melalui pembaruan e-RDKK dan realisasi pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat,” kata Bayu kepada Tribun Lampung, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, Dinas Pertanian juga memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi pada setiap musim tanam melalui pembaruan data e-RDKK yang dilakukan setiap bulan ketika sistem dibuka.
Selain menjamin pupuk, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan alsintan untuk mendukung produktivitas petani, khususnya saat menghadapi musim kemarau.
Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.
“Pompa air diberikan untuk membantu petani mencegah gagal panen sekaligus mengairi sawah yang sulit mendapatkan pasokan air,” ujarnya.
Sepanjang 2026, Dinas Pertanian mencatat sekitar 620 hektare lahan pertanian yang tersebar di sembilan kecamatan mendapatkan dukungan perbaikan irigasi maupun infrastruktur pertanian lainnya.
Sementara itu, berbagai bantuan sarana dan prasarana yang telah disalurkan kepada petani meliputi 10 unit pompa air 4 inci, 36 unit pompa air 3 inci, 35 unit traktor roda dua, tiga unit traktor roda empat, dua unit crawler, dua unit drone pertanian, 20 unit hand sprayer, lima unit rice transplanter, serta dua unit combine harvester.
Menghadapi musim kemarau, Bayu mengatakan pihaknya telah mengoptimalkan seluruh sumur bor yang sudah tersedia serta memaksimalkan penggunaan pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada kelompok tani.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Pringsewu yang mengalami kesulitan air, terutama lahan tadah hujan dan daerah yang dilalui jaringan irigasi namun memiliki debit air primer yang belum mencukupi, seperti pada jaringan irigasi sistem Tebu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bidang PSP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung hingga para penyuluh pertanian lapangan.
Koordinasi tersebut dilakukan melalui penyampaian proposal bantuan kepada pemerintah pusat, usulan kegiatan ke pemerintah provinsi, serta pendataan kebutuhan sarana dan prasarana dari kelompok tani.
Pada 2026, Bidang PSP juga menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 200 menjadi IP 300 atau tiga kali musim tanam dalam setahun melalui optimalisasi area tanam padi.
Selain itu, program pompanisasi terus diperkuat dengan penyiapan dan pendistribusian pompa air untuk mengairi lahan tadah hujan sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan.
Di sisi lain, modernisasi sektor pertanian juga terus dilakukan melalui digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan sistem e-RDKK dan iPubers serta optimalisasi pemanfaatan alsintan.
Dalam mendukung target swasembada pangan, Dinas Pertanian juga terus memperkuat mekanisasi pertanian melalui penyaluran dan pemeliharaan alsintan seperti traktor, rice transplanter, dan combine harvester yang dikelola kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), maupun Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
Selain itu, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara digital agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu.
Bayu menambahkan, usulan pembangunan infrastruktur pertanian baru juga telah diajukan kepada Kementerian Pertanian.
Usulan tersebut meliputi pembangunan sumur bor, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), embung, hingga program pompanisasi.
“Saat ini usulannya sudah kami sampaikan ke Kementerian Pertanian dan tinggal menunggu alokasi serta realisasinya,” kata dia.
Sementara untuk program cetak sawah baru, Bayu menyebut dalam waktu dekat belum dapat dilaksanakan. Namun, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan Bendungan Way Waya di Kecamatan Pagelaran Utara sebagai salah satu infrastruktur pendukung.
Menurutnya, keberadaan bendungan tersebut nantinya diharapkan dapat membuka peluang pengembangan areal sawah baru. Namun selama pembangunan bendungan belum terealisasi, program cetak sawah juga belum dapat diwujudkan.
(Tribunlampung.co.id/Oky Indrajaya)