TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, meminta pemerintah menjadikan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai prioritas kebijakan pendidikan nasional.
Permintaan itu disampaikan Filep setelah mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di sejumlah provinsi.
Menurutnya, kondisi ekonomi berkaitan erat dengan risiko putus sekolah dan hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama ke anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan itu merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Filep, Sabtu (8/8/2026).
Dalam data BPS yang dirujuk Filep, lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yang disebut berada di wilayah Papua.
Kelimanya ialah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.
Menurut Filep, kondisi tersebut menunjukkan tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua masih besar.
Ia menilai kebijakan afirmatif perlu diperkuat agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat akses pendidikan.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Surati DPR Desak Anggaran MBG segera Dipisah dari Dana Pendidikan pada 2027
Filep meminta data kemiskinan tidak berhenti sebagai laporan statistik.
Data tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran kebijakan dan program pendidikan.
Program yang perlu diperhatikan meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana pendidikan, serta program peningkatan kualitas pendidikan lainnya.
Ia menilai kebijakan pendidikan yang tidak menjawab kondisi kemiskinan akan menyulitkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM.
Anak-anak dari keluarga miskin juga semakin rentan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Pada jenjang perguruan tinggi, keterbatasan ekonomi dapat meningkatkan risiko mahasiswa dari keluarga kurang mampu mengalami putus kuliah.
Karena itu, Filep meminta Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap risiko tersebut, terutama di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Saya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera ambil langkah nyata untuk mencegah meningkatnya angka putus kuliah lantaran keterbatasan ekonomi. Verifikasi data harus valid dan akurat, mahasiswa dari keluarga miskin harus jadi prioritas dalam pemberian KIP Kuliah, berbagai beasiswa, bantuan biaya hidup, maupun program afirmasi lainnya. Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan anak-anak bangsa kehilangan masa depan,” ujar Filep.
Menurut Filep, persoalan akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi dapat menimbulkan dampak jangka panjang jika tidak segera ditangani.
Dampaknya antara lain meningkatnya angka putus kuliah, menurunnya kualitas SDM, bertambahnya pengangguran, serta semakin sulitnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Jangan sampai kita membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi hanya karena faktor ekonomi. Investasi terbaik untuk mengurangi kemiskinan adalah pendidikan. Oleh karena itu, hasil BPS harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat keterbatasan biaya pendidikan,” tutup Filep, yang juga merupakan Sekretaris MPR For Papua.
