TRIBUNPEKANBARU.COM - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta pemerintah membuka proses secara transparan jika berencana melakukan perubahan buku pelajaran untuk jenjang SD hingga SMA secara nasional.
Menurut Ubaid, langkah pembaruan buku seharusnya benar-benar diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan justru membuka celah bagi kepentingan komersial. Ia mengingatkan agar agenda perbaikan kualitas buku pelajaran tidak bergeser menjadi proyek bisnis yang menguntungkan pihak tertentu.
"Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (10/8/2026).
Menurut Ubaid, pembenahan buku pelajaran harus ditempatkan sebagai reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.
Dia mengatakan bahwa mengganti buku pelajaran tanpa mendongkrak kemampuan membaca dan menalar berarti alarm sistem pendidikan yang perlu dibenahi.
Baca juga: Alasan Prabowo Menilai Kinerja Pemerintahannya Sudah Oke: Terus Terang Saya 2 Tahun Ini Berprestasi
Baca juga: Sepekan Kebakaran Gambut di Kerumutan, Ini Luas Lahan Gambut yang Hangus di 2 Lokasi
"Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi," katanya.
Ubaid juga menegaskan, jangan sampai Indonesia terjebak dalam sebuah tradisi mengganti menteri berarti mengganti kurikulum, termasuk mengganti buku pelajaran.
Namun, kualitas pendidikan di Indonesia sama sekali tak maju karena sibuk dengan program yang dinilai tak perlu diganti.
"Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan," ucapnya.
Pemerintah berencana merombak total buku pelajaran bagi siswa SD hingga SMA.
Kebijakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi buku sekolah saat ini dan menilai kualitasnya masih kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca, Jumat (7/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, ada dua alasan buku pelajaran akan diganti.
Pertama terkait buku fisik yang dinilai mudah rusak, kedua ukuran tulisan yang dinilai terlalu kecil.
