Oleh Teuku Farhan*)
Belakangan ramai data BPS soal pekerja mandiri yang melonjak 1,38 juta orang.
Di media, ini dibingkai sebagai "alarm kualitas lapangan kerja" — ekonomi kita makin didominasi sektor prekariat, katanya.
Tapi ada satu hal yang jarang ada yang mau bahas terang-terangan
Coba lihat sekeliling. Berapa banyak PNS, pekerja formal profesional, dosen, atau pegawai BUMN yang sudah punya gaji tetap, tunjangan, jaminan sosial lengkap — tapi masih aktif "direkrut" jadi komisaris di sini, konsultan di sana, manajer, pengajar tambahan di tempat lain?
Mereka punya multi income source, sementara di luar sana banyak orang yang cuma butuh SATU pekerjaan tetap saja susah dapat.
Ini bukan cuma soal rezeki masing-masing orang. Ini soal siapa yang sebenarnya menyerap kesempatan kerja formal, sementara yang lain didorong terus-terusan jadi pekerja informal, serabutan, gig worker — demi "fleksibilitas" katanya.
Baca juga: Universitas di Era AI
Ironisnya, yang paling sering bicara soal produktivitas, inovasi, teknologi baru, justru sering kali adalah pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem ini.
Mereka nyaman punya banyak sumber penghasilan, tapi solusi yang ditawarkan untuk pekerja informal selalu berputar di "tingkatkan skill", "adaptasi teknologi", "jadi wirausaha" — bukan bicara soal akses ke pekerjaan formal yang adil dan merata.
Bahkan lulusan sarjana didorong untuk jadi pekerja informal yang gajinya dibawah UMR, tidak layak, dengan dalih belajar dulu. Bahkan disuruh berutang dulu ke Bank untuk buka usaha. Ini bentuk eksploitasi.
Bandingkan dengan banyak negara maju. Orang di sana rata-rata fokus di SATU profesi.
Bukan karena mereka lebih bermoral, tapi karena strukturnya mendukung: gaji formal yang cukup untuk hidup layak.
Pajak yang membuat penghasilan tambahan kurang menarik secara ekonomi, aturan konflik kepentingan yang ditegakkan serius — terutama untuk pejabat publik — dan pasar kerja yang cukup sehat sehingga orang bisa pindah kerja kalau kurang puas, bukan malah menambah kerja sampai numpuk.
Di kita? Aturan soal rangkap jabatan sebenarnya ada. Tapi penegakannya lemah, dan secara sosial malah dianggap wajar — "namanya juga cari tambahan, yang penting halal."
Baca juga: 81 Tahun Merdeka, Mengapa Kita Masih Harus Berjuang?
Padahal kalau dipikir lagi: setiap posisi rangkap yang diambil orang yang sudah mapan, adalah satu kesempatan yang tidak sampai ke orang yang benar-benar membutuhkannya sebagai sumber hidup utama.
Jangan sampai narasi besar soal ekonomi dan lapangan kerja terus dipakai untuk menutupi persoalan paling mendasar: keadilan akses terhadap penghasilan tetap itu sendiri.
Kalau serius mau bicara pemerataan ekonomi, mulailah dari pertanyaan sederhana ini — siapa yang sebenarnya pantas dapat kesempatan itu duluan?
*) PENULIS adalah Pendiri/Mentor 2Digit Academy, Sekolah Gratis Pengembangan Karir Global
