TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tiga Surat Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Ketiga Surpres tersebut memuat agenda penting terkait pergantian pejabat tinggi negara dan institusi strategis. Kendati demikian, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan tidak ada surat yang berkaitan dengan usulan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Surpres (hanya) tiga tadi sudah saya sebutkan itu," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media.

Seluruh dokumen usulan tersebut kini diserahkan sepenuhnya kepada DPR untuk diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Rincian Tiga Agenda Surat Presiden

Berdasarkan penjelasan resmi Mensesneg, berikut rincian isi dari ketiga Surpres yang dikirimkan pemerintah:

1. Surpres Pertama: Memuat usulan calon definitif Gubernur Bank Indonesia (Destry Damayanti sebagai calon tunggal), calon pengganti Deputi Gubernur Senior BI, serta calon pengganti Deputi Gubernur BI.
2. Surpres Kedua: Berisi daftar usulan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Surpres Ketiga: Berkaitan dengan usulan nama-nama calon Duta Besar Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat.

“Selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Prasetyo.

Baca juga: 2 Kali Prabowo Kasih Nilai Rapor Pemerintahannya Sendiri: Dulu Dapat 6 dari 10, Sekarang Sebut Oke

Tegaskan Belum Ada Pembahasan Kapolri

Ketiadaan Surpres pergantian Kapolri menjawab berbagai spekulasi dan informasi yang sempat beredar di ruang publik mengenai dinamika kepemimpinan di korps Bhayangkara.

Pemerintah belum memberikan keterangan lanjutan mengenai kemungkinan pengiriman surat susulan di luar tiga agenda yang telah diserahkan hari ini.

Untuk sementara, fokus penelaahan di parlemen tertuju pada proses seleksi jabatan strategis di sektor moneter, pengawasan jasa keuangan, dan diplomasi luar negeri.

Tiga Surpres dari pemerintah kini resmi masuk ke meja DPR untuk segera ditindaklanjuti sesuai jadwal kedewanan.

Baca juga: Rekam Jejak Listyo Sigit Prabowo yang Sudah 5 Tahun Lebih Jadi Kapolri, Kini Diisukan Diganti