TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wajah baru aktivitas wakil rakyat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, resmi dimulai.

Gedung baru DPRD Balikpapan yang berdiri megah di lokasi bekas Ruang Rapat Paripurna, mulai difungsikan untuk pertama kalinya pada Senin (10/8/2026).

Gedung tiga lantai tersebut kini menjadi ruang kerja baru bagi para anggota DPRD Balikpapan setelah proses pembangunannya dinyatakan rampung 100 persen.

Pembangunan gedung baru ini menghabiskan anggaran sekitar Rp140 miliar, yang dikerjakan secara bertahap melalui APBD dengan skema multiyears sejak 2023 hingga tahap penyempurnaan pada 2025-2026.

Baca juga: Anggota DPRD Balikpapan Mulai Tempati Gedung Baru Senilai Rp140 Miliar

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp93 miliar digunakan untuk pembangunan fisik, sementara sekitar Rp50 miliar dialokasikan untuk interior dan furnitur.

Gedung tersebut digadang-gadang menjadi salah satu gedung parlemen daerah dengan fasilitas paling lengkap dan modern di Indonesia.

Ketua DPRD Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, mengatakan seluruh fasilitas utama gedung telah siap digunakan.

“Ya, jadi hari ini kita mulai berkantor di sini khusus anggota dewan. Sementara untuk staf dan sekretariat masih di gedung lama karena memang peruntukannya hanya untuk anggota dewan, belum untuk sekretariat. Mungkin ke depan kita akan mempertimbangkan untuk sekretariat di bagian mana,” kata Alwi Al Qadri saat ditemui TribunKaltim.co di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).

Baca juga: Proyek Gedung DPRD Balikpapan Masuk Tahap Akhir, Siap Difungsikan Pekan Depan

Berpindahnya anggota DPRD Balikpapan ke gedung baru membawa perubahan cukup besar dibandingkan kondisi kantor sebelumnya.

Jika dahulu anggota dewan harus berbagi dan terkadang mengantre menggunakan ruang rapat, kini setiap alat kelengkapan dewan memiliki ruang tersendiri.

Alwi Al Qadrimenyebut gedung baru tersebut telah dilengkapi berbagai ruangan khusus, mulai dari ruang rapat paripurna, ruang Badan Anggaran (Banggar), ruang Panitia Khusus (Pansus), ruang Badan Musyawarah (Banmus), hingga ruangan masing-masing anggota DPRD.

“Sudah lengkap semua. Jadi tidak lagi bercampur-campur atau antre ruang rapat seperti gedung lama. Sekarang sudah ada ruang Banggar, ada ruang Pansus, ada ruang Banmus, dan anggota dewan sudah punya ruangan masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Hasil Tinjauan Wawali Bagus Susetyo ke Proyek Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan

Fasilitas tersebut dinilai membuat aktivitas kedewanan menjadi lebih tertata, terutama ketika DPRD harus menjalankan agenda rapat yang cukup padat.

Selama menggunakan gedung lama, keterbatasan ruangan juga kerap menjadi kendala ketika anggota dewan harus menerima masyarakat, organisasi maupun tamu dari berbagai daerah.

“Kadang-kadang kita ini malu juga waktu masih di gedung lama kalau kita menerima tamu karena tidak ada ruangan yang representatif. Jadi setiap tamu yang datang kita hanya mengandalkan satu ruangan rapat gabungan, itu pun kita antre kalau masih ada kegiatan seperti RDP atau yang lainnya yang bertepatan dengan tamu yang datang,” ungkap Politisi Golkar itu.

Tidak hanya mengandalkan kemegahan bangunan, gedung baru DPRD Balikpapan juga dirancang dengan konsep yang lebih terbuka.

Baca juga: Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Molor, Progres Capai 99 Persen

Pada lantai dasar terdapat sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya ruang literasi dan ruang tunggu tamu.

Sementara desain bangunan dibuat dengan konsep outdoor yang memungkinkan cahaya matahari masuk dan menerangi sejumlah bagian besar gedung.

Penggunaan atap transparan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pencahayaan listrik pada siang hari sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi.

Dari sisi tata ruang, ruangan Ketua DPRD Balikpapan berada di lantai dua, tepat di sisi kanan tangga utama dari pintu depan.

Sementara ruangan para wakil ketua dan anggota DPRD Balikpapan berada berderetan di lantai yang sama.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Pemerintah Percepat Penyerahan Fasum-Fasos Perumahan

Pantauan TribunKaltim.co pada hari pertama penggunaan gedung menunjukkan para anggota dewan mulai menempati ruangan masing-masing.

Sejumlah staf juga terlihat memindahkan berbagai peralatan kerja dan perlengkapan anggota DPRD Balikpapan dari kantor lama ke gedung baru.

Namun, aktivitas sekretariat DPRD Balikpapan belum sepenuhnya berpindah.

Para staf dan sekretariat masih berkantor di gedung lama karena bangunan baru tersebut memang sejak awal diperuntukkan bagi anggota DPRD Balikpapan.

Meski gedung baru bernilai sekitar Rp140 miliar tersebut mulai difungsikan, DPRD Balikpapan memilih tidak menggelar seremoni peresmian secara khusus.

Baca juga: Anggota DPRD Balikpapan Dukung Penggunaan Dana BTT untuk Penanganan Kebakaran di Pasar Sepinggan

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.

Sebagai gantinya, DPRD Balikpapan hanya menggelar acara selamatan sederhana pada Minggu malam (9/8/2026).

“Tidak ada kegiatan peresmian khusus karena kita ini sedang dipangkas habis-habisan. Jadi tadi malam kita hanya selamatan saja,” kata Alwi.

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran, termasuk untuk kegiatan seremonial.

Alwi pun bersyukur pembangunan gedung baru tersebut telah dimulai sejak 2023 dengan skema multiyears.

Baca juga: Warga Resah Soal Parkir, Komisi I DPRD Balikpapan Minta Kebijakan Portal Tak Bebani Rakyat

Menurutnya, jika pembangunan baru dimulai pada 2026 ketika pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal dan pemangkasan anggaran, proyek tersebut kemungkinan akan jauh lebih sulit direalisasikan.

“Kita bersyukur sebenarnya karena pembangunannya dilakukan dari 2023. Coba seandainya dibangun tahun ini, sudah pasti dicoret-coret tidak karu-karuan ini karena tidak ada anggaran. Semuanya dipangkas dari pusat,” pungkasnya.

Kini, setelah proses pembangunan rampung, gedung baru DPRD Balikpapan bukan lagi sekadar bangunan fisik.

Gedung tersebut mulai menjadi rumah baru bagi para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, dengan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan kantor sebelumnya.(*)