Grid.ID - Menjelang peringatan HUT ke-81 RI, sejarah perjuangan bangsa menjadi pengingat penting tentang proses panjang mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa bersejarah adalah Perjanjian Renville, kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Jakarta.

Perjanjian ini lahir sebagai upaya menghentikan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda, namun justru membawa dampak yang merugikan bagi Republik Indonesia.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Perjanjian Renville digelar setelah Perjanjian Linggarjati gagal meredakan konflik antara Indonesia dan Belanda. Ketegangan semakin memuncak ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947.

Atas desakan Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menjadi penengah. Perundingan kemudian mempertemukan delegasi Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dengan delegasi Belanda yang dipimpin Johannes van Mook.

Isi Perjanjian Renville

Dalam perundingan tersebut, kedua pihak menyepakati gencatan senjata. Namun, sejumlah isi perjanjian dinilai lebih menguntungkan Belanda, di antaranya:

Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Belanda tetap menguasai sebagian besar wilayah Indonesia hingga RIS terbentuk.
Wilayah Republik Indonesia hanya diakui meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.

Dibentuk Garis Van Mook sebagai batas wilayah Indonesia dan Belanda.
Pasukan TNI harus meninggalkan daerah yang telah dikuasai Belanda.

Direncanakan pembentukan Uni Indonesia-Belanda serta pelaksanaan referendum di beberapa wilayah.
Dampak Perjanjian Renville bagi Indonesia

Perjanjian Renville membawa dampak besar bagi Indonesia. Wilayah kekuasaan Republik semakin menyempit, sementara Belanda menguasai banyak daerah yang memiliki sumber daya alam dan hasil pertanian penting.

Selain itu, Belanda menerapkan blokade ekonomi yang membuat distribusi bahan pangan, sandang, dan persenjataan ke wilayah Republik semakin sulit.

Salah satu dampak terbesar adalah penarikan pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Long March Siliwangi itu menjadi simbol perjuangan TNI dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Akhir Perjanjian Renville

Kesepakatan Renville juga memicu gejolak politik di dalam negeri. Kekecewaan terhadap hasil perundingan membuat sejumlah partai menarik dukungan kepada pemerintah hingga Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mengundurkan diri pada Januari 1948.

Meski telah memperoleh banyak keuntungan melalui perjanjian tersebut, Belanda akhirnya melanggar kesepakatan dengan melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 melalui serangan ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.

Peristiwa ini menjadi bukti bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi juga lewat jalur diplomasi yang penuh tantangan. Dan perlu diingat sebelum menyambut HUT ke-81 RI.