SERAMBINEWS.COM - Perpecahan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump makin tak terelakkan.
Kali ini, pemicunya adalah proposal perdamaian Gaza buatan AS yang justru mendapat lampu hijau dari Hamas, namun ditolak keras oleh kubu Tel Aviv.
Langkah konfrontatif ini diambil Netanyahu di tengah makin panasnya persaingan politik menjelang pemilihan umum Israel.
Dalam rapat kabinet pada Minggu (9/8/2026), Netanyahu secara terbuka memblokir proposal tersebut setelah diterpa gelombang kritik hebat dari basis pendukung sayap kannya selama sepekan terakhir.
"Israel menolak dokumen 15 poin," tegas Netanyahu, merujuk pada draf proposal yang sejatinya sudah disetujui Hamas sejak akhir Juli 2026.
Ia menggarisbawahi bahwa militer Israel (IDF) tak akan mundur selangkah pun sebelum ancaman keamanan disapu bersih secara menyeluruh.
"Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dan warga negara kita," ujar Netanyahu, dikutip dari ABS-CBN.
Baca juga: Trump Balik Tuntut Iran Bayar Kompensasi, Pembukaan Selat Hormuz Terancam Makin Rumit
Meski berani mengambil posisi yang berseberangan dengan Washington, Netanyahu masih berupaya menjaga citra dengan memosisikan Trump sebagai salah satu sekutu terdekatnya. Hanya saja, untuk urusan kedaulatan dan strategi pertahanan, ia enggan mendengarkan dikte asing.
"Mereka punya ide, beberapa di antaranya dapat diterima oleh kami dan beberapa tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan pendirian kami dalam hal ini," tutur Netanyahu. Ia mengklaim seluruh keberatan dan catatan Israel sudah disampaikan secara resmi kepada Gedung Putih.
Sikap berseberangan ini sejatinya menjadi dinamika yang cukup berisiko bagi Netanyahu, mengingat selama ini ia kerap 'menjual' kedekatannya dengan Trump sebagai amunisi kampanye.
Pada periode pertama jabatannya, Trump memang memanjakan Israel lewat berbagai keputusan historis, seperti memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Keduanya bahkan sempat kompak melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari 2026.
Namun, keretakan diplomatik ini mulai merembet sejak April 2026. Saat itu, Trump mendadak banting setir mengupayakan gencatan senjata dengan Iran demi menekan lonjakan harga minyak dunia sekaligus menyelamatkan popularitas domestiknya yang merosot.
Isu Teheran ini pun kembali disinggung Netanyahu di hadapan kabinetnya untuk menegaskan independensi sikap Israel.
"Dengan atau tanpa kesepakatan, selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir," ucapnya.
Ketegangan tak berhenti di situ. Pekan lalu, Netanyahu bahkan memerintahkan serangan balasan ke Lebanon atas tuduhan pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah—tepat di saat pembicaraan yang dimediasi AS antara Israel dan Lebanon sedang berlangsung.
Baca juga: Dilema Negara Teluk: Terpaksa Terima Iran Kendalikan Selat Hormuz ketimbang Kembali Diseret Perang
Sikap keras yang diambil Netanyahu bukan tanpa alasan. Posisinya di dalam negeri sedang terdesak menjelang pemilu 27 Oktober 2026 pemilu perdana yang digelar sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitasnya stagnan, bahkan terancam tersalip oleh rival politiknya.
Di mata pemilih sayap kanan yang menjadi tulang punggung suara Netanyahu, proposal Gaza rancangan AS dinilai terlalu berkompromi. Anggota kabinet dari faksi berhaluan kanan jauh bahkan mendesak agar segera digelar pemungutan suara baru untuk membatalkan skema tersebut secara total.
Di sisi lain, Hamas yang kini dipimpin oleh Khalil Al Hayya menyatakan mendukung penuh peta jalan tersebut dan meminta Washington bertindak tegas menghadapi manuver Tel Aviv.
"Kami mengharapkan para mediator dan penjamin dari Amerika untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi peta jalan, dan tidak menghalangi proses tersebut karena alasan politik dan pemilihan internal," ungkap anggota biro politik Hamas, Bassem Naim.
(Serambinews.com/Kompas.com)
