Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menangani masyarakat yang mengungsi akibat konflik di Papua Tengah.
Anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan situasi keamanan yang masih dinamis berdampak terhadap masyarakat sipil dan menyebabkan warga mengungsi ke berbagai lokasi.
"Situasi darurat secara dinamis masih terjadi di daerah tersebut, di mana terjadi penembakan yang mengakibatkan 12 orang meninggal dan ribuan pengungsi menyebar ke berbagai lokasi," katanya.
Saurlin menyampaikan hal tersebut setelah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Senin (10/8), untuk membahas situasi kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat terdampak konflik di Papua Tengah.
Menurut Saurlin, identifikasi kebutuhan dan pendataan pengungsi perlu diperkuat agar bantuan pemerintah maupun pihak lainnya dapat disalurkan secara tepat sasaran.
"Penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi dan mengoordinasikan bantuan," katanya.
Komnas HAM juga mendorong Kementerian Sosial memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, antara lain pangan, pakaian, dan pelayanan kesehatan.
"Kami memandang penting untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam penanganan pengungsi di Papua Tengah ini," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan darurat kepada 1.013 pengungsi di Kabupaten Puncak berupa bahan kebutuhan pokok dan pakaian dengan nilai sekitar Rp150 juta.
Menurut Agus, penyaluran bantuan berikutnya membutuhkan usulan pemerintah daerah yang dilengkapi data mengenai jumlah pengungsi dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kepada korban meninggal dunia dan korban luka akibat konflik.
Agus menyarankan Komnas HAM berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memperkuat koordinasi kementerian dan lembaga dalam penanganan masyarakat terdampak konflik di Papua Tengah.
