TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Pemkab Klaten mengevaluasi efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Lapor Masbup yang telah berjalan hampir satu tahun.

Evaluasi tersebut dilakukan dalam Rapat Evaluasi Pengaduan Kabupaten Klaten 2026 di Room Meeting Aisyi Tower Klaten, Selasa (11/8/2026).

Sebanyak 60 admin pengaduan dari badan, dinas, dan kecamatan mengikuti kegiatan tersebut.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Andi Hermanto mengatakan, evaluasi menjadi momentum untuk mengukur efektivitas pengelolaan pengaduan, sekaligus memetakan berbagai kendala yang muncul.

"Pastinya momentum ini kami harapkan bisa menjadi tolak ukur kita bersama. Sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan pengaduan terutama di lingkungan pengelola aplikasi LAPOR Masbup," kata Andi.

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya kendala teknis maupun nonteknis di lingkungan perangkat daerah.

Ia berharap para admin pengaduan dapat menyampaikan masukan secara objektif, transparan, dan terbuka sehingga persoalan yang ditemukan dapat dicarikan solusi bersama.

"Kita ingin melihat atau mengevaluasi apakah ada kendala teknis ataupun nonteknis yang terjadi di lingkungan perangkat daerah," ujarnya.

Lapor Masbup sendiri menjadi terobosan Pemkab Klaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang diluncurkan sejak 29 Agustus 2025.

Hingga Juli 2026, tercatat 1.198 aduan masyarakat masuk melalui kanal tersebut.

Berdasarkan data dalam TOR kegiatan, sebanyak 379 aduan diterima melalui WhatsApp dan 824 aduan melalui website. Sementara itu, 877 aduan telah diproses dan 321 aduan ditolak karena berada di luar kewenangan.

Baca juga: Seru! 40 Tim Adu Kemampuan dan Strategi Padamkan Api di Klaten Fire Safety Challenge 2026

Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan persoalan pelayanan publik kepada pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, pengaduan tidak hanya dipandang sebagai keluhan masyarakat. Pengaduan menjadi bagian dari partisipasi publik sekaligus bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, kualitas tindak lanjut menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi.

Andi mengatakan, rapat tersebut diharapkan menghasilkan solusi maupun mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul dalam sistem pengaduan yang telah berjalan selama hampir satu tahun.

"Kita harapkan acara pagi hari ini bisa mendapatkan satu solusi atau mitigasi apapun risiko yang ada di sistem pengaduan yang sudah berjalan alhamdulillah selama satu tahun ini," katanya.

Selain evaluasi internal, kegiatan juga menghadirkan dua narasumber untuk meningkatkan kapasitas para admin pengaduan.

Materi komunikasi efektif dalam pengaduan disampaikan Dr. Asal Wahyuni Erli Mulyadi, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS.

Sementara materi pengelolaan data pribadi dalam pengaduan disampaikan Harry Eko Ujiantoro Basuki, selaku profesional ISO Auditor and Personal Competency Assessor.

Materi tersebut dinilai penting karena admin pengaduan tidak hanya dituntut mampu menyelesaikan laporan, tetapi juga harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan menjaga keamanan data pribadi pelapor.

Rapat evaluasi juga bertujuan meningkatkan kualitas koordinasi antarperangkat daerah melalui admin pengaduan, meningkatkan kualitas tindak lanjut, memperkuat pemahaman pemenuhan standar pelayanan, serta meningkatkan kecakapan komunikasi publik.

Kegiatan diawali pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan Sekretaris Dinas Kominfo Klaten, paparan dua narasumber, sesi tanya jawab, dan penutupan.

Andi juga memberikan apresiasi kepada para admin perangkat daerah yang selama ini telah menjalankan pengelolaan pengaduan.

"Kami apresiasi kinerja Bapak, Ibu di perangkat daerah. Sampai hari ini kita melihat sudah baik, sangat baik dan hari ini harapan kami mendapatkan satu hal yang positif untuk peningkatan kualitas dari pelayanan pengaduan," ujarnya.

Pemkab Klaten berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat sistem pengaduan sehingga setiap laporan masyarakat dapat dikelola secara lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian tindak lanjut. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)