- Irak kembali menegaskan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di negaranya akan segera berakhir.

Baghdad menetapkan 30 September sebagai batas final penarikan pasukan koalisi, sekaligus menandai perubahan besar hubungan keamanan kedua negara.

Kepastian itu disampaikan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi saat bertemu Kepala CENTCOM Laksamana Brad Cooper di Baghdad.

Dalam pertemuan tersebut, al-Zaidi kembali menegaskan komitmen pemerintah Irak terhadap jadwal penarikan yang telah disepakati.

Menurut kantor perdana menteri, 30 September akan menjadi tanggal tetap dan final untuk mengakhiri misi militer koalisi melawan ISIS di Irak.

Artinya, mulai 1 Oktober, Irak ingin memasuki fase baru tanpa kehadiran militer asing di wilayahnya.

Al-Zaidi menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya Irak untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayahnya.

Pemerintah Baghdad juga berencana terus memperkuat kemampuan militer dan keamanannya agar mampu menjaga stabilitas secara mandiri.

Selain penarikan pasukan, masalah persenjataan kelompok bersenjata juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Al-Zaidi menegaskan seluruh senjata di Irak harus berada di bawah kendali negara.

Masalah ini sensitif karena kelompok pro-Iran pernah menyerang pasukan AS.

Karena itu, Baghdad ingin memastikan hanya negara yang memiliki kewenangan atas penggunaan senjata di wilayah Irak.

Berakhirnya misi koalisi nantinya menjadi perubahan besar, setelah bertahun-tahun AS terlibat dalam operasi melawan ISIS di Irak.

Namun, penarikan pasukan bukan berarti hubungan Irak dan AS langsung berakhir.

Kedua negara masih akan mempertahankan kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan setelah misi militer koalisi selesai.

Bagi Baghdad, 1 Oktober akan menjadi awal baru dengan Irak yang lebih mandiri dalam menjaga keamanan dan menentukan arah negaranya.

Sementara bagi Washington, berakhirnya misi militer ini menandai perubahan besar dalam pola keterlibatan AS di Irak.