Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan anggota Bais TNI. 

Kuasa hukum meminta penyidikan tidak berhenti pada aktor lapangan, tetapi turut menelusuri dugaan pertanggungjawaban komando hingga tingkat pimpinan militer dan pertahanan. 

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai kasus tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan diduga memiliki pola yang sistematik dan melibatkan rantai komando. 

Dimas juga menyoroti dugaan penggunaan fasilitas negara di bawah Kementerian Pertahanan dalam proses investigasi kasus tersebut. 

"Jangan salah juga bahwa TNI itu bertanggung jawab atau berada dalam ruang lingkup koordinasi dengan Kementerian Pertahanan," ujarnya.

"Ada penggunaan aset negara milik Kementerian Pertahanan di Jalan Panglima Polim 3 yang mana itu juga berarti ada penggunaan fasilitas negara di bawah Kementerian Pertahanan," imbuhnya.

Menurutnya, dugaan penggunaan aset negara di Jalan Panglima Polim 3 perlu menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. 

Dimas menilai Menteri Pertahanan juga perlu dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan keterlibatan personel yang berada dalam lingkup koordinasinya. 

Sementara itu, Direktur LBH Jakarta sekaligus bagian dari TAUD, Fadhil Alfathan, meminta Panglima TNI memberikan keterangan secara resmi. 

Fadhil menilai posisi Bais sebagai organisasi di bawah Mabes TNI membuat Panglima TNI perlu menjelaskan ada atau tidaknya pertanggungjawaban institusional dalam kasus tersebut. 

Ia juga menduga serangan terhadap Andrie Yunus berkaitan dengan operasi intelijen yang terstruktur dan bersifat rahasia. 

TAUD turut meminta kepolisian mendalami pengunduran diri Kepala Bais, Letjen TNI Yudi Abrimantyo, setelah kejadian tersebut sebagai bagian dari pengusutan kasus secara menyeluruh.