TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 mulai mendapat sorotan dari sejumlah pengurus PWNU dan PCNU.
Sejumlah PWNU dan PCNU di Jawa maupun luar Jawa mengeluhkan belum menerima undangan resmi dari Panitia Muktamar PBNU hingga pertengahan Agustus 2026.
Padahal, pelaksanaan forum tertinggi NU tersebut tinggal menghitung hari.
Keluhan itu salah satunya disampaikan Sekretaris PCNU Bangkalan, Madura, KH Dimyati Muhammad.
Menurutnya, keterlambatan undangan dapat menyulitkan pengurus NU di daerah, terutama yang harus melakukan perjalanan dari luar Jawa.
“Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa, bahkan banyak yang dari daerah kepulauan. Padahal, di antara mereka berangkat rombongan,” ujar KH Dimyati Muhammad dalam pesan yang diterima, Kamis (13/8/2026).
Lora Dim, sapaannya, mengatakan dia menerima sejumlah aduan dari pengurus NU di luar Jawa terkait belum diterimanya undangan resmi Muktamar ke-35 NU.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan muktamar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Pastinya, kesulitan mengurus administrasi internal untuk berangkat, SK delegasi, hingga koordinasi teknis keberangkatan,” kata Lora Dim.
Selain persoalan undangan, Lora Dim menyebut sejumlah PWNU dan PCNU juga mempertanyakan permintaan penyerahan nama Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menurutnya, sejumlah pengurus daerah mengaku telah diminta menyerahkan nama-nama AHWA.
Baca juga: Jelang Muktamar ke-35, Tokoh NU Minta Pemimpin PBNU Mendatang Independen dari Kekuasaan
“Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme dan penjelasan lengkapnya. Ini maunya, apa?" tambahnya.
Lora Dim menilai persoalan AHWA perlu mendapat perhatian karena forum tersebut memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan NU.
“AHWA adalah pemegang hak suara tertinggi di Muktamar. Karena itu, penentuan nama AHWA sangat strategis dan rawan dipolitisasi. Mereka harus hati-hati. Masa depan jam’iyyah NU ada di tangan mereka. Sekali salah menulis dan tanda-tangan, maka nasib NU menjadi taruhannya,” sambungnya.
Dia mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah PWNU dan PCNU berada dalam posisi dilematis menjelang muktamar.
Menurut Lora Dim, pengurus daerah tetap dapat memenuhi permintaan awal tersebut apabila memang diperlukan, namun mekanisme resmi dari panitia harus menjadi dasar administrasi.
“Jika terpaksa karena tekanan, ya tidak apa-apa mereka penuhi sesuai permintaan (nama-nama AHWA). Mereka kan bisa mencabut dan menggantinya setelah ada permohonan resmi dari Panitia. Itu kan aturan dan prosedurnya,” ujar Lora Dim.
“Surat resmi panitia dijadikan dasar menentukan dan tanggal surat rekomendasi usulan AHWA. Sehingga, surat sebelumnya yang dipaksan diminta, bisa dicabut karena cacat administrasi dan prosedur. Gitu aja kok repot. Dihormati permintaannya. Tapi menjaga kedaulatan dan marwah jam’iyyah, itu yang utama. Harus tegas bersikap, dan konsisten,” kata dia.
Lora Dim juga mengkritik pola komunikasi internal yang menurutnya berkembang menjelang Muktamar ke-35 NU.
Dia menilai komunikasi kepada PWNU dan PCNU kini lebih banyak dilakukan melalui pola yang menyerupai komunikasi politik, baik melalui telepon, pertemuan maupun pesan WhatsApp.
Menurutnya, pola tersebut berbeda dengan tradisi komunikasi NU yang selama ini lebih mengedepankan hubungan antara kiai dan santri serta musyawarah.
“Seakan mereka lupa. Ini NU, bukan partai politik, apalagi perusahaan. Mestinya musyawarah, bukan intimidasi atau menakut-nakuti. Gaya koboy seperti ini kami kira sudah selesai sejak lama,” kata Lora Dim.
Baca juga: Gus Ulil Sebut Muktamar NU Bakal Seru, Tujuh Kandidat Diprediksi Maju sebagai Calon Ketua Umum
Meski demikian, Lora Dim menyadari posisi PWNU dan PCNU yang berada di tengah dinamika menjelang muktamar.
Dia menilai pengurus daerah tetap memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan dan marwah organisasi.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengumumkan Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap I Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
Sebanyak 501 struktur kepengurusan NU dinyatakan masuk dalam daftar sementara berdasarkan hasil pemutakhiran data organisasi hingga 31 Juli 2026.
Pengumuman tersebut menandai dimulainya tahapan penting menjelang forum permusyawaratan tertinggi NU, yakni proses verifikasi kepesertaan yang akan menentukan hak hadir dan hak suara dalam Muktamar ke-35 NU.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan seluruh persiapan utama pelaksanaan muktamar terus berjalan, termasuk penyelesaian proses pendataan peserta.
"Sekarang sudah 501 per 1 Agustus. Tetapi sebenarnya prosesnya sudah berjalan. Insyaallah akan diselesaikan," kata Gus Yahya kepada wartawan, Senin (3/8/2026).
Dia menambahkan, berbagai sarana pendukung penyelenggaraan muktamar juga telah dipersiapkan, mulai dari kamar peserta, area parkir, hingga lokasi pameran.
Kepastian mengenai DPS Tahap I sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi antara PBNU dan Panitia Lokal di Tower G MAN 3 Jombang. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU yang juga Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), pengurus PBNU KH Latif Malik, serta Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum KH Hasib Wahab.
Berdasarkan pengumuman resmi PBNU tertanggal 1 Agustus 2026, sebanyak 501 struktur kepengurusan masuk dalam DPS Tahap I. Rinciannya terdiri atas 31 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), 456 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan 14 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).
Keputusan tersebut ditandatangani Rais PBNU Prof Mohammad Nuh, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum PBNU Dr Amin Said Husni, serta Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf.
Gus Ipul menjelaskan, PBNU masih memberikan kesempatan kepada seluruh PWNU, PCNU, dan PCINU untuk melakukan pencermatan terhadap data yang telah diumumkan.
Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan atau data yang perlu diperbaiki, pengurus di daerah dapat menyampaikan koreksi hingga 6 Agustus 2026 sebelum dilakukan penetapan daftar peserta berikutnya.
"PBNU memberikan ruang kepada seluruh PWNU, PCNU, dan PCINU untuk mencermati dan menyampaikan koreksi apabila masih terdapat data yang perlu diperbaiki," ujar Gus Ipul.
Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan diverifikasi secara terpusat oleh tim yang dibentuk PBNU sebelum Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap II diumumkan pada 7 Agustus 2026.
PBNU menyebut mekanisme tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi sekaligus memberikan kepastian mengenai legalitas kepesertaan sehingga potensi sengketa hak hadir dalam muktamar dapat diminimalkan.
Dalam ketentuan yang ditetapkan, setiap struktur kepengurusan yang lolos verifikasi berhak mengirimkan empat orang utusan resmi yang berasal dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah, yakni rais, katib, ketua, dan sekretaris.
Karena itu, Gus Ipul mengimbau seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan mengikuti proses pendataan secara tertib dan bertanggung jawab agar seluruh tahapan menjelang Muktamar ke-35 NU dapat berjalan sesuai jadwal.
Sebagai informasi, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Agenda besar nahdliyin ini bakal dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Jika resmi maju, Nasaruddin Umar diprediksi akan menghadapi persaingan ketat dengan sejumlah tokoh kiai dan ulama besar lainnya.
Beberapa nama yang dikabarkan turut meramaikan bursa Caketum PBNU antara lain petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Abdul Ghofur Maimun (Gus Ghofur), dan KH M. Zaim Chasbullah (Gus Zaim).
Selain itu, muncul pula nama ulama terkemuka lainnya seperti KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH M. Nafi' Abdillah (Gus Rozin), serta KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
