TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemkot Semarang mulai mengerem laju belanja APBD 2026. Bukan karena pembangunan dihentikan, tetapi karena pemerintah tidak ingin terjebak pada persoalan yang lebih serius: pekerjaan berjalan, proyek selesai, tetapi uang untuk membayarnya tidak tersedia.
Kondisi itu muncul setelah realisasi sejumlah sumber pendapatan daerah belum bergerak sesuai target.
Pendapatan dari pajak dan retribusi bahkan masih menjadi pekerjaan rumah karena hingga triwulan III 2026 belum mencapai 50 persen dari target.
Baca juga: Pajak Air Tanah Semarang Cuma Terealisasi 70,9 Persen, DPRD Bidik Capaian 95 Persen
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, Handi Priyanto mengatakan, penyesuaian dilakukan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 untuk menjaga kemampuan kas daerah sampai akhir tahun.
"Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung."
"Namun, kondisi lapangan tahun ini berbeda sehingga butuh penyesuaian yang realistis," ujar Handi, Jumat (14/8/2026).
Persoalannya, belanja pemerintah tidak ikut melambat ketika pendapatan belum mencapai target.
Sejumlah kewajiban tetap harus dibayarkan. Mulai dari belanja pegawai hingga proyek pembangunan yang sudah terikat kontrak.
Di sisi lain, penerimaan daerah menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Bagi Semarang, kondisi ini cukup penting karena struktur ekonominya banyak bertumpu pada aktivitas jasa dan perdagangan. Pajak dan retribusi menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.
Beberapa jenis retribusi bahkan tercatat masih berada di bawah 30 persen dari target.
Situasi tersebut membuat Pemkot Semarang memilih menata ulang belanja sebelum tekanan terhadap kas semakin besar.
"Jika kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar."
"Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi," tegas Handi.
• 878 Sumur Air Bawah Tanah Masih Ada di Semarang, Warga Tunggu Kepastian Air Pengganti
Dengan kata lain, pemerintah kini memilih memangkas atau menunda belanja yang belum mendesak daripada membiarkan kewajiban pembayaran menumpuk di akhir tahun.
Perjalanan dinas ASN menjadi salah satu pos yang dikurangi. Belanja operasional seperti ATK serta makan dan minum juga diperketat.
Pengadaan kendaraan dinas dan sejumlah perangkat elektronik yang belum mendesak turut ditunda.
Pekerjaan yang belum masuk tahap lelang dan diperkirakan tidak dapat selesai hingga akhir tahun menjadi salah satu kegiatan yang dipertimbangkan untuk ditunda.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan APBD 2026 bukan hanya mengenai berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa realistis pemerintah membelanjakannya.
Pemkot Semarang memastikan rasionalisasi tidak diarahkan pada belanja yang menyangkut pelayanan publik mendasar.
Hak belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Begitu pula proyek yang sudah berkontrak dan sedang berjalan.
"Dengan langkah ini, struktur APBD 2026 tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan Pemkot Semarang dapat dipenuhi secara tuntas hingga akhir tahun," jelas Handi. (*)
