Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Bima Kurniawan  

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menurut Gregory, terdapat sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat daerah, mulai dari sektor pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga transfer ke daerah (TKD). 

"Untuk pidato tadi yang disampaikan Presiden banyak laporan-laporan kelembagaan, khususnya di tingkat pendidikan seperti sekolah rakyat, universitas yang akan dibangun negara, KDKMP dan MBG," ucap Igor pada Jumat (14/8/2026). 

Ia mengatakan, sejumlah program pemerintah pusat tersebut juga tengah dipersiapkan dan berjalan di Kabupaten Kepahiang. 

Salah satunya program MBG yang diharapkan dapat ikut membantu pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. 

"Sejauh ini untuk kebutuhan masyarakat di Kepahiang, khususnya dari MBG untuk mengatasi stunting juga sedang dalam proses," terang Igor. 

Di sektor pendidikan, Gregory menyebut program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang hingga saat ini masih dalam tahap proses dan pembangunan fisiknya belum terealisasi. 

Meski demikian, ia menilai program tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak. 

"Dari sektor pendidikan sendiri Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang masih dalam proses dan memang belum dibangun, namun kita lihat Sekolah Rakyat sudah banyak membantu anak-anak untuk bersekolah dan membangun cita-citanya," jelas Igor. 

Menurutnya, keberadaan program pendidikan dari pemerintah pusat harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. 

Sementara terkait kondisi keuangan daerah, DPRD Kabupaten Kepahiang masih menunggu kepastian mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Gregory menyebut saat ini beredar informasi mengenai adanya anggaran dalam jumlah besar yang tengah dibahas pemerintah pusat untuk kemudian dialokasikan kembali ke sejumlah daerah. 

"Untuk TKD kita masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan, cuma ada hembusan isu bahwasannya ada anggaran yang totalnya ratusan triliun yang sedang digodok Menteri Keuangan untuk dikembalikan segelintir ke daerah," ungkap Igor. 

Menurut Igor, tambahan anggaran tersebut nantinya diharapkan dapat membantu daerah memenuhi sejumlah kebutuhan, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kewajiban daerah lainnya. 

"Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah seperti gaji pegawai dan SPH kita di sini," ujar Igor. 

Gregory menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan program-program pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Kepahiang berjalan secara efektif dan tepat sasaran. 

Menurutnya, transparansi menjadi salah satu hal penting yang harus dikawal mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di daerah. 

"Untuk di daerah yang harus kita kawal yang jelasnya transparansi program yang memang direncanakan oleh pusat sampai di daerah memang harus kita kawal efektivitasnya, pelaksanaannya, dan evaluasinya," pungkas Igor. 

Ia berharap berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Kepahiang dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi daerah.