TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta membeberkan alasan mencuatnya wacana untuk menghapus jalur sepeda yang saat ini tersedia di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, evaluasi jalur sepeda bakal dilakukan setelah pemerintah daerah menukan berbagai persoalan di lapangan.
Evaluasi tersebut dilakukan bukan karena Pemprov DKI ingin menghilangkan fasilitas bagi pesepeda, melainkan untuk memastikan keberadaan jalur sepeda benar-benar efektif, terhubung, dan aman digunakan.
Pras mengatakan, Pemprov DKI telah menerima banyak masukan terkait kondisi jalur sepeda sekaligus melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Dari evaluasi tersebut, Pemprov DKI menemukan sejumlah jalur sepeda justru digunakan oleh kendaraan lain.
Tak hanya sepeda motor ojek daring, mobil hingga bajaj juga disebut kerap mengokupasi jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi pesepeda.
“Faktanya kita melihat di lapangan. Jalur sepeda yang diokupasi oleh kendaraan lain, ada jalur sepeda yang sudah tidak terawat, ada yang jalurnya tidak terhubung atau tidak tersambung, ada yang putus begitu ya,” ucapnya, Jumat (14/8/2026).
Kondisi tersebut membuat jalur sepeda tidak lagi steril dan justru dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi pesepeda.
“Di lapangan kan yang kita sering hadapi saat ini justru jalur sepeda dipakai oleh jalur ojek atau ada mobil yang mengokupasi, ada bajaj dan sebagainya. Sehingga tidak steril dan berdampak pada ancaman keselamatan,” ujarnya.
Meski membuka opsi perubahan fungsi, Yustinus memastikan Pemprov DKI tidak bermaksud menganaktirikan pesepeda.
Menurut dia, keberadaan fasilitas bagi pesepeda tetap merupakan kewajiban pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang.
“Tapi prinsipnya, tentu ini tidak dalam rangka atau dalam konteks kita mau menganak-tirikan pesepeda, itu jelas tidak,” ujarnya.
“Karena itu adalah mandat undang-undang bagaimana pesepeda itu mesti diafirmasi dan difasilitasi,” sambungnya.
Karena itu, yang kini tengah dibahas adalah bentuk fasilitas dan pengaturan yang paling tepat untuk kondisi Jakarta.
Ia mengatakan, Pemprov DKI belum mengambil keputusan final terkait nasib jalur sepeda.
Pemprov masih mendengarkan masukan dari komunitas pesepeda, Dewan Transportasi Jakarta, hingga Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).
“Nah berdasarkan itu semua, nanti akan dibawa dalam rapat yang akan diputuskan oleh Pak Gubernur kira-kira yang terbaik apa untuk Jakarta,” kata dia.
Dengan demikian, opsi perubahan fungsi jalur sepeda masih berada dalam tahap kajian.
Keputusan akhirnya akan ditentukan setelah seluruh masukan dan kondisi di lapangan dipertimbangkan oleh Pemprov DKI.
Baca juga: Parkir Sembarangan di Jalur Sepeda dan Trotoar Sudirman-Thamrin, Ban Motor Dikempesi Petugas!
Baca juga: Jalur Sepeda Jakarta Kalah dari Motor dan Parkiran, DPRD Malah Minta Anggarannya Dihidupkan Lagi
Baca juga: Jalur Sepeda Warisan Anies di Jakarta Terancam Dibongkar, DPRD DKI: Harus Dipertahankan!
