TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah program di bidang pendidikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI 2026.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyinggung pentingnya penguasaan bahasa asing bagi anak-anak Indonesia sejak sekolah dasar.
Prabowo menyebut bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis sebagai sejumlah bahasa yang penting untuk dikuasai.
"Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," kata Prabowo.
Ia mengatakan pembelajaran bahasa asing akan dimulai sejak anak-anak duduk di bangku SD, bahkan sejak kelas 1.
"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," jelasnya.
Menurut Prabowo, anak-anak akan lebih cepat menguasai bahasa asing jika mulai belajar sejak usia dini.
"Dari kecil di bawah 11 tahun, 12 tahun mereka lebih cepat belajar," katanya.
Prabowo menilai penguasaan bahasa asing menjadi bagian dari upaya memberikan akses pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.
"Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana," ucapnya.
Selain bahasa asing, Prabowo juga menyampaikan program Sekolah Rakyat dalam pidatonya.
Ia mengatakan Sekolah Rakyat dibangun sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya.
"Kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru dan lingkungan yang aman," kata Prabowo.
Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus lingkaran kemiskinan.
"Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan," ucapnya.
Prabowo mengatakan kondisi ekonomi orang tua tidak boleh membuat anak-anak mereka terus berada dalam kemiskinan.
"Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin," jelasnya.
Ia juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat berkaitan dengan amanat Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia.
Prabowo menyebut saat ini telah dibuka 93 sekolah rakyat permanen.
Sementara sekolah rakyat rintisan disebut telah mencapai 182.
"Nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat," ujarnya.
Pernyataan Prabowo mengenai pendidikan tersebut kemudian mendapat sorotan dari pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti.
Bivitri menilai pidato Prabowo justru lebih banyak membahas bahasa asing dan pembelajaran daring dibanding sejumlah persoalan mendasar pendidikan.
Ia bahkan menyebut Prabowo kembali melakukan blunder dalam pidatonya mengenai pendidikan.
"Soal pendidikan, sekali lagi presiden blunder. Yang lebih banyak dibicarakan adalah bahasa-bahasa asing (Rusia, Spanyol, dan lain-lain) dan pembelajaran daring. Ia sedikit sekali membahas renovasi bangunan sekolah. Tapi bagaimana dengan gaji guru dan kurikulum? Apa masih saja ia belum tahu soal ketidaksejahteraan guru? Apa karena guru-guru sebagian ada di bawah anggaran daerah dengan status PPPK?" kata Bivitri dikutip dari akun Threads-nya pada Jumat (14/8/2026).
Bivitri juga mempertanyakan pendekatan pemerintah melalui program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, persoalan mendasar pendidikan di Indonesia, yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan, belum teratasi hanya dengan membentuk lembaga baru.
"Ia mengklaim sekolah rakyat sebagai pelaksanaan Pasal 34 UUD, tapi soalnya, persoalan mendasarnya yaitu PEMERATAAN AKSES dan kualitas pendidikan malah tidak diatasi," katanya.
Bivitri menilai pembentukan lembaga baru seperti Sekolah Rakyat, Garuda, maupun URI dapat menjadi langkah yang terlihat cepat, tetapi berpotensi tidak menyelesaikan akar persoalan pendidikan.
"Membuat lembaga baru seperti Sekolah Rakyat, Garuda (juga URI) adalah langkah populis dan seakan cepat, tapi kalau tidak menyasar akar masalah pendidikan, maka sia-sia dan mungkin akan menciptakan masalah baru."
Ia juga menyoroti penerapan model pendidikan yang disebutnya bernuansa militer di sekolah-sekolah tersebut.
"Misalnya, di sekolah-sekolah itu diterapkan model pendidikan militer. Padahal kepatuhan ala militer akan menghambat perkembangan pengetahuan," katanya.
