TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik MAKPI (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) sekaligus Dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya, Dr. Firre An Suprapto, S.AP., memberikan tanggapan mengenai rencana realisasi mega proyek tanggul laut raksasa (Great Sea Wall atau Giant Sea Wall) di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Proyek yang diperkirakan membutuhkan dana USD 80 miliar (sekitar Rp1.280 triliun) dinilai tidak cukup mengatasi permasalahan tanpa diimbangi pembenahan akar masalah di daratan.
Firre mengingatkan bahwa ancaman utama pesisir Pantura bukanlah semata-mata kenaikan air laut, melainkan laju penurunan muka tanah (land subsidence) yang masif akibat eksploitasi air tanah dalam.
"Jika hanya dimulai proyek mengenai temboknya, negara membeli waktu dengan harga yang sangat mahal dan mewariskan beban pemeliharaan permanen kepada APBN," ujar Firre dalam analisis tertulisnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (15/8/2026).
Firre memaparkan, data geofisika menunjukkan laju penurunan muka tanah di wilayah kritis Pantura seperti Jakarta Utara, Pekalongan, Demak, dan Semarang mencapai 10 hingga 200 milimeter per tahun.
Angka ini jauh melampaui laju kenaikan air laut global yang hanya berkisar 5 hingga 6 milimeter per tahun.
Kondisi tersebut mempertegas bahwa ancaman utama berada di darat, sementara pembangunan tanggul fisik bekerja di laut.
Menurutnya, jika ekstraksi air tanah tidak dihentikan melalui substitusi jaringan air perpipaan, wilayah di balik dinding raksasa justru akan terus tenggelam dan membentuk cekungan air di bawah permukaan laut (trapped basin).
"Konsekuensinya, negara harus mengoperasikan pemompaan air secara nonstop selamanya dengan konsumsi energi dan biaya pemeliharaan yang sangat besar, serta investasi USD 80 miliar berisiko terdegradasi sebelum manfaatnya optimal," kata Firre.
Baca juga: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN di RAPBN, Kepala OIKN: Masuk Bagian Pembangunan Infrastruktur
Kendati demikian, Firre mengapresiasi keberanian politik pemerintah dalam memutus kebuntuan proyek tanggul yang telah tertunda selama hampir tiga dekade sejak digagas pada 1995.
Penundaan berkepanjangan dinilai mempertaruhkan lebih dari 30 juta populasi pesisir, 60 persen pusat manufaktur nasional, 1.316 km jalan nasional, serta 200.000 nelayan dengan nilai ekonomi perikanan mencapai Rp45 triliun per tahun.
Agar proyek sepanjang 500–575 km yang terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Gresik ini tidak menjadi beban fiskal dan bencana ekologis baru, Firre mendesak pemerintah menjalankan kebijakan secara terpadu.
"Urgensi untuk memulai mega proyek great sea wall harus dimaknai sebagai memulai satu paket kebijakan secara serentak, yaitu tanggul di laut, moratorium air tanah di darat, dan kelembagaan yang mengikat keduanya—bukan semata memulai konstruksi fisik," tegasnya.
Mengenai hal tersebut, Firre merekomendasikan empat langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu:
"Ukuran keberhasilan proyek ini bukan seberapa cepat tanggulnya berdiri, melainkan apakah pemerintah berani menyelesaikan akar masalah di daratan," pungkas Firre.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sepanjang 575 kilometer di sepanjang pantai utara Pulau Jawa merupakan proyek yang mutlak dilakukan untuk melindungi jutaan warga dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
"Kita juga harus membangun Giant Sea Wall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa," kata Prabowo, dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo yang mengenakan jas abu-abu itu, lantas meminta pembangunan infrastruktur tersebut tidak menunggu hingga bencana terjadi.
Ia menegaskan Indonesia perlu belajar dari Belanda yang telah membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang untuk menghadapi ancaman kenaikan air laut.
"Ini mutlak harus kita lakukan, jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain," tuturnya.
Menurut Prabowo, Giant Sea Wall di Belanda saat ini telah melindungi jutaan penduduk sekaligus menjadi simbol kemampuan teknologi nasional negara tersebut.
Prabowo mengatakan, Giant Sea Wall di Pantura Jawa nantinya diharapkan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga.
Baca juga: Prabowo Akan Bangun dan Revitalisasi 441 RSUD dan Sediakan Klinik di Kopdes
Infrastruktur tersebut juga ditujukan untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare lahan yang mulai terdampak kenaikan permukaan laut.
"Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa," kata dia.
"BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk Giant Sea Wall ini," lanjutnya.
Prabowo memperkirakan pembangunan Giant Sea Wall membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun.
Proyek tersebut, direncanakan dibagi menjadi 15 segmen yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Jika pembangunan dilakukan secara serentak, waktu pengerjaan proyek tersebut dinilai dapat dipangkas menjadi kurang dari 20 tahun.
"Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad Presiden ke-8 akan mulai proyek ini," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan pembangunan Giant Sea Wall harus segera dimulai karena menyangkut kepentingan puluhan juta masyarakat yang tinggal di kawasan Pantura.
Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan kawasan industri yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.
"Kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur," ucap pungkasnya.
(Tribunnews.com/Gilang, Rakli)
