TRIBUNJOGJA.COM, PATI - Warga dan petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Senin (17/8/2026).

Upacara tersebut turut dihadiri berbagai kelompok masyarakat sipil.

Di antaranya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Kabinet Bayangan, Konferensi Republik, Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), Koperasi Indonesia Baru, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya.

Warga dan petani Pegunungan Kendeng selama lebih dari 20 tahun dikenal konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan, khususnya mempertahankan kawasan karst dari ancaman penambangan.

Dari Kabinet Bayangan, hadir Bhima Yudhistira yang menjabat Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Media Askar sebagai Menteri Perekonomian, Nabiyla Risfa Izzati sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar, serta Isnawati Hidayah sebagai Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.

“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung”, ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan.

Sementara itu, Konferensi Republik diwakili Yanuar Nugroho.

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD) juga mengikuti upacara tersebut, di antaranya Zainal Arifin Muchtar dan Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, situasi negara yang diklaim semakin menyulitkan masyarakat membutuhkan konsolidasi berbagai kelompok dalam memperjuangkan kepentingan warga.

“Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga,” akunya.

Senada, Yanuar Nugroho menilai keterlibatan masyarakat dalam gerakan warga merupakan bagian dari upaya memaknai kemerdekaan.

“Terlibat dalam upaya warga memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depannya sendiri,” ucapnya.

Selain itu, penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru. Dukungan juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Pengurus Masjid Nurul Asri.

Upacara Rakyat tersebut digelar sebagai simbol gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia setelah 81 tahun merdeka.

Gunretno menegaskan, kemerdekaan semestinya tidak berhenti sebagai simbol atau sekadar teks, tetapi diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekedar text”, jelas Gunretno.

Baca juga: Peringati HUT ke-81 RI, Koalisi Mahasiswa UGM Gelar Aksi Refleksi Indonesia Belum Merdeka

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar menekankan pentingnya melihat makna kemerdekaan dari perspektif masyarakat, bukan semata-mata dari sudut pandang negara.

“Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan”, tambah Zainal Arifin Mochtar.

Dalam siaran pers yang dibagikan tersebut, penyelenggara juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai semakin menghimpit masyarakat desa. 

Kondisi ekonomi, kebijakan program pemerintah, hingga persoalan lingkungan disebut berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

Mereka menyinggung kebijakan KDMP yang dinilai merenggut dana desa hingga 70 persen, kasus anak-anak yang mengalami keracunan akibat MBG, kondisi ASN yang disebut terhimpit dalam bekerja dan tidak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, hingga penanganan bencana alam dan kerusakan lingkungan yang dinilai belum dimitigasi dengan baik.

Persoalan tersebut, menurut mereka, tidak terlepas dari alokasi anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pati kemudian disebut sebagai salah satu titik konsolidasi warga dalam memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya.

Penyelenggara menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan pengelola sekaligus penerima mandat rakyat, bukan penguasa yang dapat bertindak tanpa mempertimbangkan kehendak masyarakat. (*)