Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyoroti adanya dugaan hambatan dan intimidasi sistematis terhadap mobilisasi massa jelang aksi unjuk rasa. 

Hambatan tersebut berdampak pada batal beroperasinya puluhan armada transportasi hingga ancaman sanksi akademik bagi para mahasiswa yang hendak berpartisipasi.

​Koordinator Bidang Sosial Politik (Koorbid Sospol) BEM UI 2026, Muhammad Hafidz Haernanda, mengungkapkan bahwa pihaknya semula telah memesan sebanyak 24 unit armada bus Kopaja untuk mengangkut 500 hingga 700 massa aksi dari BEM UI. 

Baca juga: Demo Mahasiswa Kepung Jakarta Hari Ini: 9.242 Aparat Gabungan Diterjunkan, Larang Bawa Senjata Api!

Namun, seluruh armada tersebut mendadak tidak dapat digunakan lantaran para pengemudi diduga mendapat tekanan.

​"Kami memesan total 24 Kopaja, tetapi semuanya tidak bisa. Driver-driver tersebut diintimidasi dengan ancaman pemecatan jika nekat menjemput kami, sehingga mereka disuruh membuat 1.001 alasan," ujar Hafidz di sela-sela persiapan aksi.

​Hafidz menegaskan pihaknya tidak menyalahkan para sopir karena mereka berada dalam posisi tertekan oleh sistem. 

Ia menyebut pola penahanan armada ini tidak hanya dialami BEM UI, tetapi juga dirasakan oleh aliansi BEM SI dan sejumlah kampus lain.

​Selain hambatan transportasi, Hafidz membeberkan adanya bentuk intimidasi langsung yang ditujukan kepada pengurus maupun anggota BEM di berbagai universitas. 

Bentuk ancaman tersebut meliputi potensi pencabutan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), ancaman pencopotan jabatan keorganisasian, hingga pembentukan narasi negatif terkait potensi aksi anarkis.

​"Kami sebagai generasi muda hidup di era pascareformasi yang menjamin kebebasan demokrasi. Namun kenyataannya, hak berekspresi justru dihalangi,” ujarnya. 

“Hal-hal seperti ini yang terus menggerus kemerdekaan. Karena itu, aksi kami hari ini mengusung tajuk 'Merebut Kemerdekaan'," sambungnya. 

Persiapan Aksi 

Sebelumnya, massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersiap menggelar aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Pantauan TribunnewsDepok.com, massa mulai berdatangan ke area lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI Kampus Depok sekira pukul 10.00 WIB.

Para mahasiswa lintas fakultas tersebut terlihat mengenakan baju serba hitam, serta jas almamater kebanggan berwarna kuning terang.

Tak hanya itu, massa juga membawa berbagai spanduk berisikan pelbagai tuntutan dan aspirasi.

Isi tulisan spanduk tersebut di antaranya, “Katanya Merdeka, Nyatanya Sengsara”, “Dulu Dijajah Penjajah, Sekarang Dijajah Penguasa”. 

Selain itu, massa juga membawa perbekalan logistik aksi berupa makanan dan air minum dalam kemasan.

Selain itu, terdapat 22 angkutan kota (angkot) yang disiagakan untuk mengangkut massa ke bundaran HI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan (Athof), menegaskan bahwa langkah mahasiswa turun ke jalan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas penindasan yang kian nyata.

Athof mengingatkan kembali hakikat utama pendirian republik ini sebagai sebuah negara yang sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, bukan kelompok tertentu.

“Total kalau misalkan massa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000, UI ada 500,” kata Athof.

​Ia mengecam keras adanya kolaborasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dinilai bersatu demi melahirkan kebijakan-kebijakan tak berpihak kepada rakyat kecil.

​"Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur' hanya omong kosong belaka," ujar Athof dengan nada lugas.

​Athof membongkar kepalsuan kedaulatan tersebut dengan menyinggung rentetan aksi penangkapan sewenang-wenang terhadap kalangan pemuda serta tindakan represi terhadap media sejak Agustus tahun lalu.
​

​Selain krisis keadilan hukum, BEM UI juga menyoroti realitas pahit terkait kemakmuran rakyat yang dinilai makin jauh dari panggang api.

​Athof menyebutkan bahwa kelangkaan lapangan kerja yang berkualitas masih menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda Indonesia saat ini.

​Ia juga menyentuh persoalan hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara tanpa terkecuali.

​"Amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka," pungkas Athof.

​Pernyataan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa kalangan mahasiswa akan terus mengawal dan menagih janji kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. (m38)