Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat Kementerian Pertanian dari eselon I hingga eselon III.

Pencopotan tersebut disampaikan Amran saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Amran mengatakan, pencopotan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran sekaligus hukuman terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran terkait uang.

"Intinya hubungannya dengan uang, dan ada miliaran," ujar Amran.

Ke-14 pejabat tersebut dicopot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan sementara selama proses pemeriksaan.

Amran menegaskan, jika nantinya terbukti merugikan negara, kasus tersebut akan diserahkan kepada penegak hukum.

Sebaliknya, jika terbukti tidak melakukan pelanggaran, Amran menyebut para pejabat tersebut dapat kembali dilantik bahkan dipromosikan.

"Kalau terbukti dia tidak lakukan apa-apa, kami akan lantik kembali. Kami akan promosikan kembali," katanya.

Amran menegaskan langkah tersebut dilakukan dengan prinsip meritokrasi dan atas nama negara.

Ia bahkan menyebut salah satu pejabat yang dicopot merupakan keluarga dekatnya.

"Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya, tapi ini dilakukan atas nama negara," tegas Amran.

Amran mengatakan pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut ditargetkan selesai paling lambat tiga bulan.

Namun, ia berharap proses pemeriksaan dapat diselesaikan lebih cepat, bahkan dalam waktu satu bulan.

Di sisi lain, Amran juga memastikan ketersediaan beras untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT.

Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan dan akan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Karena ini kemanusiaan. Nggak boleh ditunda. Makan itu nggak boleh ditunda," ujar Amran.

Amran menyebut stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton.

Ia memastikan ketersediaan stok tersebut dalam kondisi aman.

"Stok kita 5,2 juta ton. Aman. Insyaallah aman," pungkas Amran.