Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNJABAR.ID, KOTA TASIKMALAYA - Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, meminta pemerintah pusat tidak hanya mengangkat perubahan status ke guru tapi bisa dilakukan secara menyeluruh.

Langkah ini dinilai krusial demi mewujudkan keadilan sosial dan kepastian kesejahteraan bagi tenaga PPPK paruh waktu lain di berbagai sektor pemerintahan.

Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, menambahkan, kabar tersebut masih dinanti kepastiannya oleh semua PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.

Baca juga: Sekda Tasikmalaya Jelaskan Soal Perubahan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh

"Kalau kami sih sekarang lebih ke menunggu realisasinya di lapangan saja," kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).

Asep berharap, pengangkatan status tidak hanya untuk guru saja, tapi bisa menyeluruh ke sektor pemerintahan lain yang diisi PPPK Paruh waktu. 

Kendati begitu, ia mengaku Pemkot Tasikmalaya sebenarnya sudah menyiapkan skema peralihan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

"Contohnya untuk tahun 2026, Kota Tasikmalaya sudah merencanakan pembukaan formasi sebanyak 90, dengan rincian 30 formasi untuk CPNS dan 60 formasi untuk peralihan Paruh Waktu ke Penuh waktu," ungkapnya.

Namun hingga saat ini, petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme peralihan dan jumlah formasi untuk daerah masih belum jelas. 

"Kita hanya bisa berdoa saja rencana tersebut bisa terealisasi, kalaupun tidak tentu akan menimbulkan gejolak lagi di rekan-rekan P3K Paruh Waktu, semoga saja di tahun 2027 P3K Paruh Waktu bisa beralih status menjadi P3K Penuh Waktu semua jabatan tanpa terkecuali," jelas Asep.(*)

Baca juga: Ribuan PPPK Paruh Waktu di Kota Bandung akan Diperpanjang Oktober 2026