Laporan Wartawan TribunJatim.com, Danendra Kusuma
TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Waktu yang tersisa kurang dari dua pekan membuat Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus mengejar kesiapan Sekolah Rakyat agar dapat mulai digunakan sesuai target tahun ajaran baru pada 31 Agustus 2026.
Selain menuntaskan bangunan utama, sejumlah fasilitas pendukung hingga layanan untuk siswa kini dimatangkan secara bersamaan.
Pemkab Nganjuk memastikan percepatan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.
Pengawasan pembangunan dan kesiapan fasilitas tersebut turut dibahas dalam rapat pemantauan dan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Kamis (20/8/2026).
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi meminta seluruh jajaran terkait, penyedia jasa, serta pihak pendukung memperkuat koordinasi agar tidak ada kebutuhan penting yang terlewat menjelang sekolah mulai beroperasi.
Baca juga: Diduga Hilang Kendali, Truk Tabrak Pemotor Honda PCX hingga Tewas di Prambon Nganjuk
Marhaen mengatakan progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Nganjuk saat ini telah mencapai sekitar 95 persen. Pemkab optimistis sisa pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia.
Namun, ia menekankan lima persen pekerjaan yang tersisa tetap harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesiapan fasilitas ketika siswa mulai masuk.
"Kita harus memiliki komitmen kuat. Pembangunan fisik ini dilaporkan sudah mencapai 95 persen. Namun, sisa 5 persen ini harus dilakukan segera agar saat anak-anak masuk sekolah, kondisinya benar-benar sudah 100 persen siap," katanya.
Percepatan tidak hanya dilakukan pada bangunan. Pemkab juga memetakan kebutuhan utilitas kawasan, khususnya sistem sanitasi dan saluran pembuangan air.
Salah satu pekerjaan yang disiapkan adalah penanganan saluran sepanjang sekitar 200 meter. Dinas PUPR diarahkan melakukan normalisasi dengan menggunakan alat berat milik pemerintah daerah agar aliran air dapat berfungsi secara optimal.
Kebersihan lingkungan sekolah juga menjadi bagian dari persiapan. Tempat penampungan sampah sementara (PPS) telah tersedia di kawasan Sekolah Rakyat.
Pengelolaannya selanjutnya akan diperkuat melalui koordinasi antara pihak sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Langkah ini ditujukan agar lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman sejak awal operasional.
Dari aspek keselamatan, kawasan Sekolah Rakyat juga disiapkan agar memenuhi standar Satuan Pendidikan Aman Bencana. Penyedia jasa akan memasang berbagai rambu kebencanaan, termasuk petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.
Dengan fasilitas tersebut, siswa dan seluruh warga sekolah diharapkan memiliki panduan yang jelas apabila menghadapi kondisi darurat.
Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian Pemkab Nganjuk. Sambil menunggu dukungan tenaga kependidikan dari Kementerian Sosial yang dijadwalkan pada Oktober 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar pada masa awal operasional.
Sementara itu, layanan kesehatan bagi siswa juga telah dirancang secara terintegrasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk akan melibatkan Puskesmas terdekat serta tiga klinik swasta yang bersedia bekerja sama.
Untuk kebutuhan rujukan, RSUD Nganjuk dan RS Kertosono disiapkan sebagai fasilitas kesehatan utama.
Kesiapan tersebut diperkuat dengan skrining kesehatan terhadap calon siswa. Hasil skrining akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan pendampingan dan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing siswa.
"Dengan pendekatan tersebut, aspek kesehatan dapat menjadi bagian penting dari lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang siswa," paparnya.
Selain pembangunan dan layanan siswa, Pemkab Nganjuk masih melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai penataan status tanah yang akan digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan aspek legalitas berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian terhadap keberlangsungan Sekolah Rakyat.
Pemkab juga menyiapkan skenario apabila terdapat kebutuhan khusus pada awal kegiatan sekolah. Salah satunya dengan menyiapkan alternatif pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Pendopo Kabupaten Nganjuk.
Marhaen mengapresiasi dukungan BPKP Jawa Timur yang ikut mengawal pembangunan, khususnya dari sisi administrasi dan keuangan.
Ia juga meminta Manajemen Konstruksi (MK) terus menyampaikan perkembangan riil pekerjaan di lapangan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar menentukan langkah percepatan apabila masih terdapat pekerjaan yang harus segera dituntaskan.
"Dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis Sekolah Rakyat dapat hadir sebagai fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi para siswa serta siap menyambut dimulainya tahun ajaran baru," tutupnya.
