BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK menilai evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup dilakukan hanya dalam waktu dua minggu.

Hal itu disampaikannya usai menemui massa aksi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan terkait penanganan karhutla di Kalsel, Kamis (20/8/2026).

Supian mengatakan, kondisi di lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi upaya pemerintah menangani karhutla.

“Kalau untuk dipantau hanya dua minggu, saya rasa itu terlalu naif. Jujur saja,” kata Supian.

Baca juga: Karhutla Landa Kalsel, BEM: Jangan Salahkan Faktor Alam

Menurutnya, pemerintah provinsi bersama DPRD telah terlibat dalam upaya penanganan karhutla. Ia meminta evaluasi dilakukan dengan melihat langsung kondisi di lapangan.

“Untuk menyalah, menuduh, itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menambahkan, penanganan karhutla juga telah dilakukan PMI Kalsel selama sekitar satu bulan.

“Kita sudah turun satu bulan, pasukan kita di lapangan. Anak buah saya itu sudah satu bulan. Tetap saja terjadi kejadian,” kata Gusti yang juga Ketua PMI Kalsel.

Ia mengatakan, penanganan selanjutnya membutuhkan pengerahan pasukan yang lebih terkoordinasi.

“Solusinya ke depan ini tentu dengan pengarahan pasukan yang makin terkoordinir, sehingga ini bisa diatasi,” ujarnya.

Baca juga: Unjuk Rasa di DPRD Kalsel, Mahasiswa Tuntut Pemprov Selesaikan Karhutla dalam Dua Minggu

Gusti juga menyebut kondisi alam menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam penanganan karhutla.

“Tadi sampaikan pemerintah, ya kalau perlu bisa besok padam, ya padam. Tapi kan kita tidak bisa juga menantang alam,” katanya.

Selain pengerahan pasukan, PMI Kalsel juga telah menurunkan tim kesehatan ke lapangan. Gusti turut mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam upaya penanganan karhutla. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)