Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Jose Osorio Soares mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD NTT melakukan penghematan anggaran dengan menunda kegiatan seremonial, perjalanan dinas serta kegiatan lain yang tidak mendesak. 

Anggaran dan perhatian pemerintah, menurutnya, harus diprioritaskan untuk penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores.

Sekretaris DPD Gerindra NTT itu menegaskan, penghematan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pemprov NTT, tetapi juga harus dilakukan DPRD NTT.

Sebagai Wakil Ketua DPRD, Fernando mengatakan dirinya akan mengusulkan agar kegiatan DPRD yang tidak mendesak, khususnya perjalanan dinas ke luar NTT, ditunda selama penanganan bencana masih menjadi prioritas.

Baca juga: Korban Gempa Terobos Paspampres Temui Gibran Minta Bangun Toilet, Bantu Logistik dan Bangun Rumah

“Semua kita harus fokus dalam situasi bencana di Flores. Semua belanja yang bisa ditunda, ditunda. Semua perjalanan dinas bentuknya evaluasi, konsultasi itu stop. Kita minta kementerian yang datang, atau melalui Zoom. Kecuali hal strategis dalam mendukung bencana. Itu pun kita lihat mana yang prioritas,” ujar Fernando, Jumat (21/8/2026).

Fernando menegaskan prinsip penghematan harus berlaku sama bagi eksekutif maupun legislatif. Karena itu, ia juga akan mendorong kebijakan tersebut di internal DPRD NTT.

Menurutnya, DPRD tidak boleh hanya meminta pemerintah melakukan efisiensi, sementara kegiatan yang tidak mendesak di lingkungan DPRD tetap berjalan.

“Seremonial semua dihentikan, tidak ada kegiatan keluar di luar NTT, kegiatan evaluasi, konsultasi, kita tahan, termasuk di DPRD. Pemerintah dan DPRD tidak boleh keluar dari NTT. Semua kegiatan dalam NTT hanya khusus untuk pengawasan, terlebih dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Anggota DPRD NTT dari Daerah Pemilihan Kota Kupang itu mengatakan Pemprov dan DPRD perlu segera mengambil keputusan untuk menahan kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat dalam situasi bencana.

“Ini harus menjadi keputusan yang segera oleh Gubernur dan DPRD agar menahan kegiatan yang tidak penting. Kecuali pengawasan untuk penyelesaian penanganan bencana,” katanya.

Menurut Fernando, keterbatasan kemampuan fiskal daerah mengharuskan pemerintah dan DPRD menentukan skala prioritas secara ketat.

Setiap anggaran yang penggunaannya masih dapat ditunda sebaiknya diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak.

“Fiskal kita terbatas, sehingga kita harus fokus,” katanya.

Fernando menilai DPRD dalam kondisi tersebut harus lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, khususnya memastikan penanganan bencana, distribusi bantuan hingga proses pemulihan berjalan sebagaimana mestinya.

Usul Gubernur, Wagub atau Sekda Berada di Flores

Selain penghematan anggaran, Fernando mengusulkan agar salah satu dari Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT atau Sekretaris Daerah berada di Flores untuk memimpin dan mengoordinasikan secara langsung proses penanganan bencana.

Menurut Fernando, keberadaan salah satu pimpinan Pemprov di Flores diperlukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTT, BPBD, BNPB, kementerian dan lembaga pemerintah pusat lainnya.

“Salah satu dari Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda harus berada di Flores untuk mengoordinir langsung situasi ini. Kita membutuhkan pengendalian yang kuat di lapangan supaya setiap persoalan bisa cepat diketahui dan dikoordinasikan penyelesaiannya,” katanya.

Usulan tersebut, menurut Fernando, semakin penting menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti koordinasi dalam penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa.

Saat berada di wilayah terdampak, Purbaya menemukan adanya laporan daerah yang belum mendapatkan bantuan. Menteri Keuangan itu kemudian meminta BPBD berkoordinasi denga BNPB agar wilayah yang membutuhkan penanganan tidak luput dari perhatian.

Fernando mengatakan temuan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT.

“Apa yang disampaikan Pak Purbaya soal BPBD dan BNPB harus kita sikapi. Kalau memang ada persoalan koordinasi antara daerah dan pusat, maka harus segera diperbaiki. Jangan sampai anggaran dan bantuan tersedia, tetapi karena koordinasi kita lemah, masyarakat yang seharusnya menerima justru terlambat mendapatkan bantuan,” ujar Fernando.

Menurutnya, keberadaan salah satu dari Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda di Flores dapat memperpendek jalur koordinasi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan ketika ditemukan persoalan di lapangan.

Fernando mengatakan, pemerintah perlu memastikan koordinasi berjalan dari tingkat desa dan kecamatan, pemerintah kabupaten, Pemprov NTT hingga BNPB dan kementerian/lembaga di tingkat pusat.

Kawal Sampai Bantuan Pusat Diterima Masyarakat

Fernando menegaskan, penanganan bencana tidak boleh dianggap selesai setelah masa tanggap darurat berakhir.

Menurutnya, tantangan berikutnya justru terletak pada proses pemulihan dan rehabilitasi, termasuk memastikan masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah memperoleh bantuan yang menjadi hak mereka.

Karena itu, ia meminta proses penanganan bencana dikawal hingga tuntas, termasuk memastikan setiap bantuan Pemerintah Pusat benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan diberikan secara tepat sasaran.

“Penanganan bencana ini harus kita kawal sampai tuntas. Bukan hanya pada masa tanggap darurat. Kita harus pastikan bantuan dari Pemerintah Pusat sampai kepada masyarakat, diterima oleh masyarakat yang memang berhak dan tepat sasaran,” katanya.

Fernando mengatakan, ketersediaan anggaran dari Pemerintah Pusat harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, koordinasi dan pengawasan.

Menurutnya, jangan sampai persoalan administrasi, data maupun lemahnya komunikasi antarlembaga menyebabkan masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru terlewat.

“Masalahnya bukan hanya hari ini. Setelah tahap ini selesai, bagaimana pemulihannya, bagaimana bantuan sampai ke masyarakat, bagaimana masyarakat yang rumahnya rusak mendapatkan haknya. Itu semua harus dikawal sampai selesai,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu pimpinan Pemprov yang berada langsung di Flores dapat mengawal proses tersebut sekaligus menjadi penghubung ketika terdapat persoalan antara pemerintah daerah dengan kementerian, BNPB maupun lembaga pemerintah pusat lainnya.

“Jangan sampai koordinasi yang lemah membuat masyarakat menjadi korban untuk kedua kalinya. Mereka sudah menjadi korban bencana, jangan kemudian mereka kembali dirugikan karena bantuan terlambat atau tidak tepat sasaran,” ujar Fernando.

Penghematan Harus Dimulai Pemerintah dan DPRD

Fernando menegaskan, keberpihakan kepada masyarakat terdampak bencana tidak hanya ditunjukkan melalui penyaluran bantuan. Pemerintah dan DPRD juga harus menunjukkan kepedulian melalui cara mengelola setiap rupiah anggaran daerah.

Karena itu, ia mengajak seluruh unsur Pemprov dan DPRD NTT bersama-sama menahan kegiatan yang belum menjadi prioritas.

Bagi Fernando, langkah tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, tetapi memastikan seluruh kekuatan dan sumber daya pemerintah diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan soal siapa yang harus berhemat dan siapa yang tidak. Ini soal bagaimana kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit,” kata Fernando.

Ia berharap semangat gotong royong itu dimulai dari pemerintah dan DPRD sendiri. Selama masyarakat di wilayah terdampak masih membutuhkan penanganan, kegiatan seremonial maupun perjalanan ke luar NTT yang tidak mendesak sebaiknya ditunda.

Menurut Fernando, fokus utama saat ini adalah memastikan penanganan darurat berjalan, koordinasi pusat dan daerah diperkuat, kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta proses pemulihan pascabencana dikawal hingga bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat secara tepat sasaran. (fan)