Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo
TRIBUNFLORES.COM, MBAY - Pemerintah terus melakukan langkah pemulihan pelayanan publik setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut.
Salah satunya melalui pemeriksaan kelayakan sejumlah fasilitas publik yang mengalami dampak gempa yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus bersama Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Meike Kencana Wulan, di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Nagekeo, Sabtu (22/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kondisi bangunan-bangunan vital sekaligus mempercepat pemulihan pelayanan masyarakat pascabencana
Baca juga: Rumah Warga Meken Detun Sikka Rusak Akibat Gempa Flores, Kini Tidur Beralaskan Daun Kelapa
.
Dalam kunjungan itu, Kementerian PU menyampaikan hasil rapid assessment atau asesmen cepat terhadap sejumlah bangunan prioritas, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan dan pusat pemerintahan.
Meike menjelaskan, asesmen diprioritaskan terhadap bangunan yang memiliki fungsi penting bagi pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit, kantor bupati dan kantor DPRD.
"Berdasarkan analisis teknis di RSUD Aeramo, tidak semua bangunan masuk kategori tipe kuning. Beberapa bangunan masuk ke tipe hijau, sehingga bisa ditinjau kembali untuk segera dipergunakan," ujar Meike, Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, tim Kementerian PU datang untuk melakukan asesmen terhadap sejumlah bangunan prioritas.
Sementara bangunan lainnya akan menjalani uji kelayakan secara mandiri oleh personel teknis di daerah setelah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan.
Gedung Kantor Bupati Berstatus Tipe Kuning
Hasil pemeriksaan teknis terhadap Gedung Kantor Bupati Nagekeo menunjukkan bangunan tersebut ditetapkan dalam kategori tipe kuning atau penggunaan terbatas.
Penetapan tersebut disertai sejumlah catatan penting. Status bangunan berlaku berdasarkan kondisi saat pemeriksaan dilakukan.
Tim juga mengingatkan gempa susulan berpotensi menyebabkan kerusakan tambahan dan meningkatkan risiko bahaya.
Apabila kemudian ditemukan kerusakan lebih lanjut oleh pihak berwenang, pemeriksaan terhadap gedung tersebut harus dilakukan kembali untuk memastikan tingkat keamanan bangunan.
Menyikapi hasil evaluasi tersebut, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada mengatakan pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan pegawai sekaligus menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
"Untuk sementara ini kami semua berkantor di luar atau memanfaatkan posko darurat. Kami juga memastikan kondisi di posko terpadu tetap aman dan selalu terpantau setiap harinya untuk memastikan kondisi kehidupan warga dapat terus berjalan dengan normal," ungkapnya.
Usai pertemuan di Posko Utama Tanggap Darurat, Wakil Bupati Nagekeo mendampingi Dirjen Cipta Karya meninjau langsung sejumlah bangunan yang terdampak gempa.
Rombongan mengunjungi Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung Sekretariat Dewan, serta Gedung Kantor Bupati Nagekeo.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke tiga titik posko pengungsian terpadu, yakni di Lapangan Berdikari, Halaman Gereja Stella Maris Danga, dan Puncak Dadiwuwu.
Di lokasi pengungsian, Meike Kencana Wulan menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga terdampak. Dialog tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mendesak para pengungsi sekaligus memastikan dukungan pemerintah dapat diberikan secara tepat.
Kementerian PU memastikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian tetap berjalan. Salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bersih.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian PU mengoperasikan truk tangki air bersih serta menempatkan profil tank bantuan di sejumlah titik pengungsian.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat sekaligus mendukung proses pemulihan Kabupaten Nagekeo setelah bencana gempa.
Dengan hasil asesmen tersebut, pemerintah daerah kini memiliki dasar teknis untuk menentukan bangunan mana yang dapat digunakan kembali, bangunan yang hanya dapat digunakan secara terbatas, serta bangunan yang masih membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. (Bet)
