TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan menjelang pelaksanaannya di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

Dinamika pemilihan kepemimpinan, sistem ahlul halli wal aqdi (Ahwa), hingga munculnya sejumlah tokoh dalam bursa kepemimpinan NU menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Nahdliyin.

Dari Jambi, dinamika tersebut juga mendapat perhatian serius.

Sekretaris Karteker (caretaker/penjabat sementara) PWNU Provinsi Jambi, Dr Pahmi Sy, SAg, memandang Muktamar NU bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan.

Menurutnya, Muktamar harus tetap menjaga spirit organisasi, marwah ulama, serta menjauhkan proses pemilihan dari praktik politik uang.

Pahmi juga mengungkap posisi caretaker PWNU Jambi menjelang Muktamar.

Sejumlah cabang NU di Jambi masih menghadapi persoalan kepengurusan dan administrasi, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi caretaker PWNU dalam beberapa bulan ke depan.

Tak hanya membahas Muktamar, perbincangan juga berkembang ke sejumlah isu nasional.

Mulai dari kriteria ideal pemimpin NU, sistem Ahwa, potensi politik uang dalam Muktamar, hingga pandangannya terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan.

Bagaimana sikap PW NU Provinsi Jambi dalam Muktamar NU di Jombang? Berikut petikan lengkap wawancara Jurnalis Tribun Jambi, Jariyanto, bersama Sekretaris Karteker PWNU Provinsi Jambi, Dr Pahmi Sy, S.Ag. tentang dinamika Muktamar NU, masa depan organisasi, politik uang, konsesi tambang hingga arah kebijakan pemerintah.

Seperti apa persiapan dari Jambi dan bagaimana dinamika yang berkembang menjelang pelaksanaan muktamar?

Dr Pahmi Sy: NU merupakan organisasi yang sudah sangat lama berdiri dan telah mencapai usia satu abad.

Perjalanan NU juga sangat panjang.

NU bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan, kemudian ekonomi, perjuangan kemerdekaan, hingga pernah terlibat dalam dinamika politik nasional.

Dalam perjalanan dari satu muktamar ke muktamar lainnya, dinamika politik NU terus berkembang.

Salah satu hal penting adalah munculnya sistem Ahlul Halli wal Aqdi atau Ahwa dalam Muktamar ke-33.

Ahwa dibentuk dengan semangat mengembalikan peran ulama-ulama yang memiliki kompetensi, keilmuan, integritas dan keteladanan.

Mereka menjadi rujukan dalam menentukan kepemimpinan NU.

Namun, dalam perkembangannya, Ahwa juga menjadi bagian dari dinamika politik yang cukup kuat.

Di satu sisi, Ahwa memiliki nilai yang sangat positif dan menurut saya tetap harus dipertahankan.

Karena Ahwa merupakan salah satu sandaran utama dalam menjaga marwah Nahdlatul Ulama.

Ulama memiliki tugas untuk kepentingan umat dan membangun masyarakat menuju jalan yang benar.

Bagaimana posisi PWNU Jambi sendiri dalam Muktamar kali ini? Apakah Caretaker PWNU Jambi memiliki hak suara?

Dr Pahmi Sy: Caretaker PWNU Jambi dibentuk bukan untuk kepentingan Muktamar.

Kami juga tidak memiliki suara. Sementara ini, posisi kami adalah sebagai peninjau.

Kami memiliki hak untuk hadir, tetapi belum memiliki hak pilih.

Namun, tentu kita masih melihat perkembangan dan keputusan yang nantinya ditetapkan dalam forum Muktamar.

Saat ini, dari 11 kabupaten dan kota di Jambi, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan ada enam cabang.

Sementara lima lainnya masih memiliki persoalan administrasi dan kepengurusan.

Di antaranya Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Merangin dan Kerinci.

Tugas utama caretaker PWNU Jambi adalah membenahi kepengurusan tersebut.

Kami diberikan waktu selama enam bulan untuk menyelesaikan persoalan organisasi dan selanjutnya mempersiapkan konferensi wilayah.

Baca juga: Ketua PWNU Jambi Sebut Daftar Tokoh Potensial Ketua Umum di Muktamar Tambakberas

Baca juga: Jambi Top 7, Inilah 6 Remaja Buronan Kasus Tawuran Tewaskan 1 Orang