Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Pada
TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) untuk segera melakukan pendataan ulang sarana sekolah secara mendasar dan objektif.
Pasalnya, sedikitnya 91 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan sedang hingga berat, namun sama sekali belum tersentuh program rehabilitasi meski alokasi anggaran fisik pendidikan tercatat mencapai miliaran rupiah.
Puluhan gedung sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, disebut masih mengalami kerusakan sedang hingga berat dan belum tersentuh program rehabilitasi.
Baca juga: Guru SDN 5 Karangpawitan Keluhkan Kerusakan Perpustakaan yang Terbengkalai Sejak 2015
Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan objektif terhadap kondisi sarana pendidikan.
Anggota Dewan Pendidikan Pangandaran, Aos Firdaus, menyebut sedikitnya 91 SDN dalam kondisi memprihatinkan namun belum mendapatkan intervensi perbaikan.
Menurut Aos, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan sekaligus belum optimalnya keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kelayakan fasilitas belajar siswa.
"Sebanyak 91 SDN rusak sama sekali tidak tersentuh perbaikan. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangandaran," ujar Aos kepada Tribun melalui WhatsApp, Minggu (23/8/2026) siang.
Sorotan tersebut semakin mengemuka karena anggaran fisik pendidikan untuk jenjang SD mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan dokumen realisasi anggaran, belanja fisik SD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebesar Rp 10,3 miliar pada 2024.
"Lalu, anggaran serupa kembali dialokasikan pada 2025 dengan nilai sekitar Rp 9,78 miliar," katanya.
Ia mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut jika masih terdapat puluhan sekolah yang mengalami kerusakan dan tidak masuk dalam program rehabilitasi.
ia pun mempertanyakan dasar penentuan sekolah yang masuk dalam skala prioritas rehabilitasi.
"Apakah Disdikpora mempunyai data kebutuhan skala prioritas sebagai dasar perencanaan peningkatan sarpras, atau jangan-jangan rehabilitasi ini berjalan atas arahan pihak tertentu? Ada sekolah yang sudah bertahun-tahun rusak berat tapi tidak pernah masuk prioritas," ucap Aos.
Baca juga: Disdikpora Pangandaran Prioritaskan Revitalisasi Ruang Kelas di SDN 5 Karangpawitan
Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Darso, mengatakan pihaknya sebelumnya sudah mengusulkan 155 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Bantuan revitalisasi untuk satuan pendidikan belum terealisasi seluruhnya," ujarnya.
Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci sekolah mana saja yang sudah mendapatkan program revitalisasi dan sekolah yang belum mendapatkannya. "Itu ada di bidang masing-masing," kata Darso.
Darso mengklaim program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 lebih signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Perpustakaan Terbengkalai Sejak 2015
Kondisi bangunan perpustakaan dan gudang sekolah mengalami kerusakan dan disebut belum pernah direhabilitasi sejak 2015.
Pantauan Tribun Jabar di lokasi, Selasa (18/8/2026) pagi, kerusakan terlihat pada bagian lantai dan atap. Keramik lantai perpustakaan pecah dan retak di hampir seluruh bagian.
Sementara itu, kayu penyangga genteng pada bagian atap terlihat keropos. Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan jika kerusakan semakin parah hingga menyebabkan bagian bangunan ambruk.
Di dalam perpustakaan, rak-rak buku masih terisi. Namun, sebagian rak tampak miring dan kondisi ruangan tidak lagi nyaman untuk digunakan sebagai tempat membaca maupun menunjang kegiatan belajar siswa.
Seorang Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) SDN 5 Karangpawitan, Anggi, menyebut kerusakan yang paling membutuhkan perhatian terdapat pada bangunan perpustakaan dan gudang.
"Untuk kondisinya ada beberapa bangunan yang kurang layak, seperti di bangunan perpustakaan itu keramiknya, terus kemudian atapnya itu harus direhab," ujar Anggi kepada Tribun Jabar di halaman sekolahnya, Selasa pagi.
Kemudian ada lagi di atap bangunan gudang juga harus segera diperbaiki agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, dari total delapan ruang kelas yang dimiliki sekolah, seluruh ruang kelas masih dalam kondisi aman dan layak digunakan untuk KBM.
"Kalau kelas mah aman semuanya. Cuma perpus sama gudang yang sudah rusak," katanya.
Anggi menyebut kerusakan pada atap perpustakaan dan gudang sekolah sudah berlangsung bertahun-tahun.
Bahkan, sejak dirinya mulai bertugas di SDN 5 Karangpawitan pada 2015, kedua bangunan itu belum pernah mendapat rehabilitasi.
"Saya dari 2015 datang ke sininya, jadi dari 2015 belum pernah ada rehab," ucap Anggi.
Anggi mengklaim, sebelumnya pihak sekolah sudah berulang kali mengusulkan rehabilitasi melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, usulan tersebut hingga kini belum terealisasi.
"Mengajukan sudah dari Dapodik cuma mungkin belum direalisasi atau gimana. Setiap tahun ajaran sudah diajukan tapi belum ada," ujarnya. (*)