TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian survei kesejahteraan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagaimana diketahui beberapa warga menyampaikan protes terkait perubahan kelompok atau desil seusai mengisi survei DTSEN.
Orang yang sebelumnya berada di desil 1 atau kelompok dengan kesejahteraan terendah tiba-tiba naik ke desil 9 kategori super kaya, seperti yang dialami warga Lendah, Kabupaten Kulon Progo bernama Timbul.
Dia merasa kesulitan mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk mengakses bantuan keringanan kuliah anaknya karena perubahan desil tersebut.
Persoalan yang dialami Timbul hanyalah satu contoh kecil saja, karena realita yang terjadi masih banyak masyarakat kehilangan hak menerima bantuan karena adanya perubahan desil tersebut, meski secara kemampuan ekonomi masih belum meningkat.
“Untuk kasus Pak Timbul kemarin sudah melakukan verifikasi, beliau kan memang (pekerja) becak motor, kemudian ada usaha ayam begitu, ya,” kata Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih, kepada awak media, Senin (24/8/2026).
Endang mengungkapkan, bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan penetapan desil bisa melakukan verifikasi mandiri melalui kanal resmi BPS maupun Kemensos.
Tetapi Endang meminta pengisian data tersebut harus data yang benar supaya tidak menimbulkan rasa iri oleh tetangga.
“Intinya bahwa data yang dimasukkan harus data yang benar. Yang menjadi masalah adalah kalau data itu gak benar, yang bersangkutan memasukkan data mandiri karena kelompok 9 terus turun ke kelompok 1, nanti jadi iri (tetangga),” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Suyarno, menuturkan sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 22 Tahun 2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga, disebutkan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) hanya desil 1 sampai 4.
Tetapi dalam persoalan saat ini, banyak dari warga desil 1 yang berubah menjadi desil 9, sehingga kehilangan hak menerima bansos.
“Secara internal kami masih diskusi bagaimana kita masih bisa memberikan bansos walaupun desilnya naik. Kami mencoba cari skema bagaimana menyikapi perubahan desil saat ini, jadi belum bisa memberikan jawaban secara pasti,” terang Suyarno.
Dia menyampaikan setiap harinya terjadi perubahan desil di wilayah DIY seiring berjalannya survei DTSEN.
Pihaknya mengupayakan adanya verifikasi faktual guna memperbaiki ketidaksesuaian data itu.
“(Gejolak) di masyarakat sih, enggak. Tapi bagaimana mereka mempertanyakan desilnya berubah, iya (banyak),” ungkap Suyarno, saat diwawancara. (hda)
