TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons rencana pemerintah yang tengah menyiapkan skema alih status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang berencana mengalihkan status tersebut.
Meski demikian, Iman mengingatkan bahwa kebijakan alih fungsi status dari P3K ke CPNS saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar krisis tenaga pendidik di tanah air.
"Tentulah kami apresiasi kalau memang benar pemerintah sedang menyiapkannya alih fungsi status guru P3K dengan CPNS. Tapi jangan dilupakan juga bahwa alih fungsi ini juga belum menutupi kebutuhan guru yang sekitar 400 sampai 500 ribu," kata Iman saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (25/8/2026).
Iman menjelaskan, skema rekrutmen dan pengangkatan guru yang dilakukan pemerintah hendaknya tidak hanya terfokus pada peralihan status semata, melainkan memprioritaskan penambahan jumlah guru secara nasional.
Ia mendorong agar pemerintah turut mempercepat perubahan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, serta mengangkat para guru honorer yang telah terdata resmi di kementerian untuk menjadi P3K.
Tak hanya itu, Iman juga menyoroti nasib para lulusan baru (fresh graduate) dari program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Menurutnya, kelompok calon guru ini harus diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS.
"Lalu juga kemudian untuk teman-teman calon guru fresh graduate PPG Prajabatan yang memang sejak awal lulus kuliah berniat menjadi guru, ini juga harus diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS," tegas Iman.
Ia menekankan bahwa kebutuhan utama ekosistem pendidikan saat ini adalah pemenuhan kuota dan penambahan riil jumlah tenaga pengajar di berbagai daerah, bukan sekadar pergeseran status administratif.
Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan komprehensif yang tidak hanya menutupi kekurangan ratusan ribu guru, tetapi juga menjamin kepastian karier dan kesejahteraan tenaga pendidik di masa depan.
"Karena yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah guru, bukan hanya alih fungsi sebetulnya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah sehingga kemudian menutupi kekurangan guru dan memperbaiki nasib guru melalui perubahan status yang lebih jelas dan karier yang menjanjikan," pungkasnya.
Pemerintah Siapkan Rp 31 Triliun
Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp31 triliun untuk mengalihkan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kata Purbaya, kebijakan pengalihan status tersebut akan mulai berlaku pada Januari 2027 mendatang.
"PPPK. PPPK Paruh waktu menjadi P3K penuh di gaji pusat. Itu kan Januari. Kan udah kerja mereka itu. Itu anggarannya sekitar Rp31 triliun," kata Purbaya saat ditemui di acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang digelar Bank Indonesia (BI) di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Sementara, untuk pengalihan status guru PPPK penuh waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kata Purbaya, prosesnya akan dilakukan secara bertahap.
"Tapi kalau yang nanti P3K penuh waktu menjadi (PNS) pusat sama yang pegawai baru ada ratusan ribu. Itu akan dilakukan secara bertahap," ucap dia.
Kata Purbaya, rencana pengalihan status PPPK dengan anggaran Rp31 Triliun itu baru akan dilakukan oleh pemerintah untuk para guru.
Sementara untuk non-guru dimungkinkan Purbaya, akan dilakukan secara bertahap pengalihan statusnya ke depannya.
"Kemarin sih saat rapat guru saja. Ada juga yang jadi guru agama. Yang dalam proses yang staging berapa tahun. Itu nanti guru agama juga masuk," ucap dia.
"Yang non-guru. Saya belum tahu sampai sekarang ya. Ingat saya hanya guru. Nanti mungkin bertahap. Tapi gini. Kita akan staging satu-satu. Supaya enggak nganggu sustainablity anggaran," tandas Purbaya.
