TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite melanda wilayah Nanga Mau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.
Lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pengecer atau kios eceran kini mulai mengikis daya beli masyarakat setempat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga Pertalite eceran di Nanga Mau meroket hingga menyentuh angka Rp25.000 per liter.
Padahal, harga resmi Pertalite di SPBU berada di kisaran Rp10.000 per liter.
Lonjakan harga ini tidak hanya terjadi di Kayan Hilir, melainkan juga berimbas ke kawasan Kota Sintang dengan harga eceran berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.
Wilayah Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir sendiri memiliki letak geografis yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi.
• Instruksi Presiden Prabowo Tuai Sorotan DAD Sintang Minta Pemerintah Bijak Soal Perda Kearifan Lokal
Jarak tempuh darat dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, menuju Nanga Mau membentang sejauh kurang lebih 380 hingga 400 kilometer.
Perjalanan melintasi jalur darat tersebut memakan waktu sekitar 9 hingga 11 jam berkendara, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
Akses logistik yang panjang ini menjadikan stabilitas pasokan energi di wilayah tersebut sangat rentan terganggu.
Salah seorang warga Nanga Mau, Bambang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga ini terjadi secara drastis dalam kurun waktu beberapa hari terakhir.
Ia menilai kenaikan di tingkat kios eceran sudah sangat memberatkan.
"Kemarin harganya masih Rp20.000, hari ini sudah naik lagi jadi Rp25.000 per liter," ujar Bambang saat memberikan keterangannya.
Selain persoalan harga, Bambang menyoroti pemandangan antrean kendaraan yang mengular di SPBU.
Ia menduga ada indikasi sebagian oknum warga memanfaatkan situasi dengan membeli Pertalite dalam jumlah besar di SPBU untuk dijual kembali ke kios-kios eceran demi keuntungan pribadi.
Dampaknya, masyarakat umum yang membutuhkan BBM untuk mobilitas kerja harian justru kesulitan mendapatkan BBM berharga normal.
Kondisi ini turut memicu keprihatinan tokoh masyarakat lokal. Kepala Suku Sub Suku Dayak Kebahan, Sakundus, mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil tindakan nyata mengatasi persoalan ini.
"Kalau harga di kios-kios sudah mulai di luar batas kewajaran, kami berharap pemerintah atau instansi terkait bisa mengeluarkan surat edaran resmi tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalnya dipatok maksimal Rp15.000 per liter, sehingga masyarakat punya kepastian dan antrean di SPBU bisa terurai," kata Sakundus.
Selain regulasi HET, Sakundus menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di area SPBU.
Ia meminta keterlibatan aktif jajaran Forkopimcam, termasuk aparat TNI dan Polri, untuk menertibkan proses penyaluran BBM agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan.
Lebih lanjut, Sakundus membeberkan bahwa krisis BBM ini bertepatan dengan situasi sulit yang sedang dihadapi warga akibat faktor cuaca ekstrem.
Musim kemarau yang melanda wilayah Kalimantan Barat telah memicu munculnya fenomena kabut asap serta krisis air bersih di sejumlah desa.
"Masyarakat sedang menghadapi kemarau dan kabut asap yang menyebabkan kelangkaan air. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kelangkaan BBM," terangnya.
Ia menegaskan, masukan yang disampaikannya murni merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang butuh BBM untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, dan menjalankan usaha.
Pihaknya mengimbau pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengajak masyarakat tetap tertib tanpa melakukan pembelian berlebihan (panic buying).
Sakundus merupakan pemangku adat dan tokoh berpengaruh yang memimpin masyarakat Sub Suku Dayak Kebahan di wilayah Kabupaten Sintang, khususnya di kawasan sepanjang aliran sungai Kayan.
Sebagai Kepala Suku, ia dikenal aktif menjembatani aspirasi masyarakat adat dengan pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Dalam kiprah kesehariannya, Sakundus konsisten mengawal isu-isu sosial, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan warga lokal.
Kehadirannya sering menjadi penengah dalam berbagai dinamika sosial di daerah, serta menjadi penyambung lidah bagi masyarakat pedalaman yang kerap menghadapi tantangan aksesibilitas ekonomi dan infrastruktur. (*)
