Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti berkomitmen melanjutkan kebijakan BI yang dinilai telah berjalan baik serta memperkuat pendalaman pasar uang dan valuta asing (valas).
Lantaran, bagi BI ini adalah pekerjaan rumah (PR) dalam memperdalam pasar uang dan valas. Ia menilai penguatan pasar tersebut diperlukan untuk mendukung kebutuhan transaksi dan pembiayaan ekonomi.
Destry juga mengatakan BI akan memperluas aktivitas lintas negara dengan negara mitra melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
“Kita akan terus memperkaya perdagangan valas non-dollar di Indonesia karena kita perlu men-serve LCT,” kata Destry dalam fit and proper test calon Gubernur BI di DPR, Rabu (26/8/2026).
Destry menegaskan kebijakan tersebut akan menjadi bagian dari upaya BI memperkuat infrastruktur pasar keuangan. Ia mengatakan BI akan mempertahankan kebijakan yang efektif sekaligus menambah kebijakan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Ia menilai pergantian kepemimpinan di BI merupakan bagian dari proses demokrasi dan keputusan kelembagaan tetap berjalan secara kolektif kolegial.
"Kebijakan yang sudah bagus tentunya akan terus kita lanjutkan. Yang masih perlu kita tambah, kita akan tambah,” kata Destry.
Destry mengapresiasi capaian Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, terutama dalam pengembangan sistem pembayaran. Ia menilai perkembangan sistem pembayaran menjadi salah satu legacy penting kepemimpinan Perry di BI.
"Kalau kita mau jujur, apa yang dicapai oleh Bapak Perry, payment system kita itu luar biasa sekali,” ujar Destry.
Sebelumnya, calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menawarkan visi untuk menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi sekaligus kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Destry mengusung tema “Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dengan tiga misi dan lima inisiatif strategis.
“Visi kami adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons tantangan serta kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Destry menyebut BI perlu memperkuat bauran kebijakan karena perekonomian Indonesia menghadapi fragmentasi geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta percepatan digitalisasi. Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,29% dan inflasi Juli 2026 sebesar 2,88%.
Destry juga menilai ruang akselerasi pertumbuhan masih terbuka melalui peningkatan penyaluran kredit, optimalisasi dana yang belum tersalurkan sebesar Rp 2,548 triliun atau 21,8% dari plafon, serta penguatan pembiayaan bagi UMKM.
“Menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Destry.
Dalam visinya, Destry menetapkan tiga misi, yaitu menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas, DPR, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan melalui Sinergi Merah Putih.
Destry menyiapkan lima inisiatif strategis untuk menjalankan misi tersebut. Lima inisiatif itu mencakup penguatan bauran kebijakan BI, revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa, penguatan inklusi dan keuangan berkelanjutan, penguatan tata kelola kelembagaan dan inovasi, serta Sinergi Merah Putih.
Pada sektor moneter, Destry akan mempertahankan pendekatan pre-emptive dan forward-looking untuk menjaga stabilitas rupiah. Destry juga akan memperkuat stabilisasi nilai tukar melalui smart intervention dan mengoptimalkan operasi moneter yang berorientasi pasar.
Pada kebijakan makroprudensial, Destry akan mengoptimalkan instrumen untuk meningkatkan pembiayaan sektor prioritas tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan. Pada sistem pembayaran, Destry akan melanjutkan digitalisasi transaksi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen, pencegahan fraud, dan mitigasi risiko siber.
Destry juga menegaskan BI tetap akan memastikan ketersediaan uang tunai yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk memperkuat perekonomian daerah, Destry akan mengoptimalkan 46 kantor perwakilan BI di dalam negeri sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Peran tersebut akan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pada kebijakan lalu lintas devisa, Destry akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan dengan memperkuat pengawasan berbasis digital. Destry menilai penguatan tersebut membutuhkan sinergi lintas lembaga karena data lalu lintas devisa melibatkan banyak pihak.
Destry juga menempatkan inklusi keuangan dan keuangan syariah sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI akan memperkuat pembiayaan inklusif melalui kebijakan makroprudensial dan menyempurnakan kebijakan keuangan berkelanjutan, termasuk instrumen pengukuran emisi dan karbon.
“Keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun Sinergi Merah Putih bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata Destry.
Destry menilai penguatan kelembagaan harus berjalan seiring dengan perluasan mandat BI. Dia akan mendorong tata kelola, regulasi, ekosistem digital, dan kapabilitas sumber daya manusia agar BI mampu menjalankan mandat secara lebih adaptif dan akuntabel.
Destry juga menekankan prinsip 3I dan 1S dalam pelaksanaan kebijakannya, yakni impactful, inklusif, dan integratif yang diperkuat melalui sinergi. Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan BI memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
