Tribunlampung.co.id, Jakarta - Suasana ruang rapat kementerian mendadak memanas menyusul sorotan tajam dari pemangku kebijakan fiskal tertinggi negara terhadap carut-marutnya pendataan kesejahteraan sosial di tanah air.
Baca juga: Heboh Anggaran MBG Rp480 Triliun di APBN 2027, Menkeu Purbaya Langsung Bereaksi
Evaluasi mendalam ini mengemuka seiring dengan rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan subsidi energi yang menargetkan kelompok masyarakat mampu pada kategori tertentu.
Pasalnya, alokasi anggaran fantastis yang telah digelontorkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai masih belum sepenuhnya mencerminkan validitas data riil di lapangan.
Ketidaksesuaian status ekonomi warga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikhawatirkan justru akan memicu salah sasaran dalam distribusi program subsidi maupun bantuan pemerintah.
Menanggapi persoalan serius ini, otoritas keuangan langsung menginstruksikan perbaikan secara masif agar akurasi pemetaan sosial ekonomi masyarakat dapat segera diselesaikan secara tuntas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 DTSEN.
Purbaya mengatakan, pemerintah masih menyiapkan sistem untuk menerapkan pembatasan tersebut. Namun, pelaksanaannya akan melihat kondisi ekonomi dan masyarakat serta kesiapan data DTSEN.
"Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih melakukan perbaikan terhadap data DTSEN. Hal tersebut diperlukan mengingat masih ditemukan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan desil kesejahteraannya.
Purbaya mengomentari terkait adanya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, namun bekerja sebagai pedagang atau menerima program bantuan UMKM.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 akan terdampak kebijakan pembatasan pembelian Pertalite.
Menanggapi hal itu, Purbaya mengatakan perbaikan data DTSEN masih terus dilakukan.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya.
Purbaya mengakui, dalam pendataan masih mungkin ditemukan satu atau dua kasus yang tidak sesuai. Oleh karena itu, apabila pembaruan DTSEN belum selesai ketika kebijakan pembatasan Pertalite mulai diterapkan, pemerintah akan menangani persoalan tersebut secara kasus per kasus.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menambah anggaran untuk memastikan kualitas DTSEN semakin baik. Menurut dia, total anggaran untuk DTSEN dan sensus ekonomi mencapai hampir Rp7 triliun.
"Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS," kata Purbaya.
Ia berharap perbaikan data tersebut membuat DTSEN pada tahun depan menjadi lebih rapi dan akurat. Adapun, DTSEN adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebuah sistem data terpadu yang memuat data sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Sistem ini berfungsi untuk menyatukan berbagai sumber data (seperti dari BPS, Kemensos, dan registrasi sosial ekonomi) sehingga pemerintah dapat melakukan perencanaan, evaluasi, dan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara lebih akurat dan tepat sasaran.
