Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026.
Baca Juga: Lampung Gencarkan OMC Cegah Karhutla, 1 Pesawat Disiapkan untuk Penyemaian Awan
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan, akses sumber air hingga dukungan helikopter water bombing.
Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Jihan mengatakan, selama ini respons pemerintah dan instansi terkait ketika titik api muncul relatif berjalan baik.
Namun, menurutnya, aspek pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.
"Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama," ujar Jihan.
Ia meminta BPBD Lampung bersama instansi terkait membuat pemetaan zona rawan kebakaran yang terintegrasi dengan keberadaan personel dan peralatan.
Pemetaan tersebut, kata Jihan, harus mencakup personel dari berbagai instansi dan unsur masyarakat yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
Begitu juga dengan peralatan penanggulangan karhutla.
Data yang tersedia harus menunjukkan jenis, jumlah hingga lokasi peralatan sehingga dapat segera dikerahkan ketika dibutuhkan.
Selain itu, Jihan meminta sumber air di wilayah rawan karhutla turut dipetakan.
Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai dan BPBD diminta mengidentifikasi embung, kanal maupun sumber air lainnya yang berada di sekitar zona rawan kebakaran.
"Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana," tegasnya.
Berdasarkan data BPBD Lampung, terdapat 194 titik panas di Lampung hingga 25 Agustus 2026.
Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang dan dua rendah. Sebaran titik panas terkonsentrasi di wilayah utara, timur dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Sementara pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang.
Belum terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pembaruan tersebut.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di Lampung bagian utara, timur dan tengah.
Per 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare.
Ancaman karhutla juga masih menjadi perhatian di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur.
Kepala Balai TNWK MHD Zaidi mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terjadi sejumlah kebakaran di kawasan tersebut.
Pada 21-22 Agustus 2026, kebakaran terjadi di wilayah Desa Braja Harjosari dengan luas area terbakar mencapai 673,4 hektare.
Kebakaran berhasil dipadamkan pada 22 Agustus melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 250 personel.
Personel tersebut terdiri dari petugas TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar kawasan.
Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare.
Zaidi mengatakan, vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang. Sementara hutan primer dan sekunder di kawasan TNWK belum terdampak.
"Vegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar," kata Zaidi.
Kebakaran berikutnya terjadi pada 24 Agustus di kawasan Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terbakar sekitar 6,2 hektare.
Namun, penanganan kebakaran di kawasan TNWK menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi.
Zaidi mengatakan sejumlah sungai dan rawa di dalam kawasan mulai mengering sehingga petugas kesulitan mendapatkan sumber air.
Lokasi kebakaran terbaru juga tidak dapat dijangkau kendaraan seperti mobil double cabin. Petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki menuju titik api.
Cuaca kering disertai angin kencang turut membuat api di vegetasi alang-alang bergerak cepat.
Persoalan lain adalah keterbatasan peralatan. Zaidi menyebut kondisi sejumlah peralatan belum optimal, termasuk selang dan mesin pompa.
TNWK memiliki tujuh mesin pompa, namun hanya dua yang dalam kondisi baik. Saat penanganan kebakaran terbaru, hanya satu mesin yang dapat digunakan.
"Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektar. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah ini juga dengan peralatan seadanya, dan APD-nya juga kurang memadai," ungkapnya.
Untuk sarana pendukung, TNWK memiliki lima kendaraan roda empat, tujuh sepeda motor dan tujuh mesin pompa.
Dari lima kendaraan roda empat, hanya tiga yang dapat dioperasikan untuk penanggulangan kebakaran. Sedangkan dari tujuh mesin pompa, hanya dua yang dalam kondisi baik.
Zaidi menilai dukungan lintas instansi sangat dibutuhkan, termasuk melalui posko bersama dan bantuan pemerintah pusat maupun Pemprov Lampung.
Salah satu dukungan yang diterima adalah bantuan water bombing untuk pembasahan dan pendinginan kawasan.
Selain faktor alam, TNWK juga menemukan sejumlah aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran.
Di antaranya aktivitas mengambil rumput di dalam kawasan, perburuan ilegal yang menggunakan pembakaran untuk menarik satwa serta pembukaan jalur dengan cara membakar vegetasi bawah.
TNWK kini memperkuat patroli pencegahan dan deteksi dini bersama TNI dan Polri.
Penegakan hukum juga diperkuat, termasuk terhadap aktivitas perburuan ilegal yang dinilai memiliki kaitan dengan sejumlah kejadian kebakaran.
Zaidi juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat dan penyediaan alternatif pakan ternak agar warga tidak perlu mengambil rumput dengan cara membakar kawasan.
Sementara itu, BPBD Lampung melaporkan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari BNPB yang berlangsung 25-30 Agustus 2026 untuk tahap pertama.
Jika masih diperlukan, operasi tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Lampung juga mendapat bantuan dua helikopter water bombing dari BNPB yang disiagakan di Bandara Radin Inten II.
Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar.
Selanjutnya, helikopter tersebut diarahkan untuk membantu pendinginan kawasan TNWK.
Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut.
Namun, ia berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga di wilayah Lampung.
Menurutnya, keberadaan helikopter yang selalu tersedia akan mempercepat respons ketika terjadi kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.
Hasil rapat diharapkan menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air serta SOP penanganan karhutla.
Dengan demikian, ketika titik api muncul, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Penguatan pencegahan dan respons tersebut diharapkan mampu menekan luas kebakaran sekaligus melindungi masyarakat, lingkungan dan ekosistem Lampung dari dampak karhutla.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
