WARTAKOTALIVE.COM - Warga Pati mengaku sengaja demonstrasi di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat atas undangan Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Hal itu disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok dalam persiapan unjuk rasa yang bakal digelar Kamis (27/8/2026). 

Saat ini sebagian warga Pati sudah kumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat untuk melakukan demonstrasi. 

Botok menjelaskan, bahwa warga Pati hanya memiliki dua tuntutan dalam aksi demonstrasi besok yakni tuntut pengesahan segera Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset hingga Hukuman Mati untuk koruptor. 

Maka kata Botok, kehadiran warga Pati di Jakarta juga sesuai undangan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. 

Di mana Puan saat itu meminta masyarakat untuk mengawal proses Pengesahan RUU Perampasan Aset. 

“Kita ke sini memenuhi undangan Puan Maharani, kemarin Puan Maharani di Medsos menyampaikan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat,”

“Maka tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia hadir di DPR RI untuk memberi masukan ke Puan agar RUU tersebut segera disahkan,” kata Botok. 

Botok sendiri mengaku tidak melakukan komunikasi apapun dengan pihak DPR RI terkait dengan rencana audiensi ketimbang demonstrasi. 

Warga Pati yang ikut dalam menumbangkan Bupati Pati Sudewo itu menyebut bahwa pihaknya memilih jalan unjuk rasa dibanding harus melakukan audiensi. 

Namun kata Botok, pihaknya menjamin unjuk rasa yang dilakukan akan berjalan tertib. 

Selain itu Botok juga tidak terlalu percaya dengan pernyataan dan janji Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyatakan akan mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 mendatang.

Baca juga: Kata Warga Pati Usai Disebut Mau Menumbangkan Prabowo-Gibran

Pasalnya kata Botok, DPR RI sudah kerap berbohong sehingga pihaknya meminta janji yang lebih valid untuk menjamin RUU Perampasan Aset disahkan tahun ini juga. 

Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilakan perwakilan warga Pati untuk melakukan unjuk rasa asalkan tetap menjaga ketertiban umum.

“Lebih baik kita menjaga ketertiban agar semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Puan. 

Sementara untuk RUU Perampasan Aset, Puan memastikan masih berjalan pembahasannya di DPR RI. 

Pihak DPR RI juga berjanji akan menggodok RUU Perampasan Aset sesuai mekanisme yang berlaku.