Respons Temuan Data Ganda MBG, Pemkab Serang Perketat Pengawasan dan Kunjungi Dapur Bermasalah
Wawan Perdana August 26, 2026 10:07 PM

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, ‎SERANG-Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, merespons temuan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan data ganda penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar 6 juta siswa.

‎Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut secara tegas dan tidak menoleransi bentuk kecurangan apa pun dalam program strategis pemerintah pusat ini.

‎"Terkait data ganda, ini bisa ditelusuri dan menjadi bagian pengawasan BGN. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Jika ada dapur yang bermasalah, kami akan langsung kunjungi untuk diperiksa dan ditindaklanjuti," tegas Najib, Rabu (26/8/2026).

‎Ia mengatakan, saat ini dari total 243 Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi (SPPG), sebanyak 220 di antaranya telah beroperasi. Secara umum pelaksanaan program berjalan aman dan terkendali.

Baca juga: Bakar Ilalang untuk Buat Lapangan Bola, Api Malah Merambat Hanguskan 2 Rumah di Desa Domas Serang

‎Pemerintah daerah menargetkan seluruh SPPG yang sudah beroperasi mengantongi Surat Keputusan Layanan Aman Sehat (SLAS) hingga akhir Agustus 2026. Hingga saat ini, baru 75 persen yang telah menerbitkan SLAS.

‎"Kami memaksimalkan proses minggu ini agar target 100 persen SLAS segera tercapai. Standar pelayanan dan keamanan pangan harus dipenuhi agar manfaat program benar-benar sampai ke sasaran," ungkap politisi PKS ini.

‎Pemkab Serang berkomitmen memastikan data penerima akurat, tunggal, dan tepat sasaran. Setiap temuan ketidaksesuaian akan segera diverifikasi dan dibenahi demi menjaga integritas program MBG yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkap adanya persoalan data ganda dalam penerima manfaat MBG.

Data tersebut ditemukan pada siswa SMP/MTs yang tercatat sebagai penerima manfaat di dua basis data kementerian berbeda, yakni Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Temuan tersebut menunjukkan masih perlunya integrasi dan sinkronisasi data antarkementerian dalam pelaksanaan MBG.

Pembenahan basis data menjadi penting agar satu penerima tidak tercatat lebih dari sekali sekaligus memastikan kelompok sasaran yang belum menerima manfaat dapat masuk dalam cakupan program.

Dengan demikian, persoalan data ganda tidak hanya menyangkut efisiensi penyaluran, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan manfaat program di berbagai wilayah Indonesia.

Program MBG merupakan program unggulan nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makanan sehat secara gratis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting di Indonesia.

Tujuan utamanya untuk memenuhi asupan gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Pemerintah mencatat adanya temuan sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat akibat siswa terdaftar di sekolah formal dan pesantren secara bersamaan.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.