Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Jelang aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026), Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti asal Cirebon, Heru Subagia, meminta DPR RI tidak menghindari massa.

Heru justru mendorong pimpinan DPR, ketua fraksi hingga anggota dewan hadir dan menemui langsung para demonstran.

Ia juga meminta gerbang DPR dibuka sejak pagi agar tidak menjadi titik konflik ketika massa mulai berdatangan.

Menurut Heru, keterbukaan DPR dalam menerima aspirasi masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya gesekan maupun aksi yang berujung anarkis.

Baca juga: 529 Siswa Sekolah Rakyat Cirebon Buka Rekening, OJK: Kami Ingin Menabung Jadi Kebiasaan

Heru mengatakan, aksi masyarakat sipil yang salah satunya dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang menurutnya konstitusional.

Ia menilai, tuntutan mengenai perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor telah menjadi salah satu isu nasional yang tengah disuarakan masyarakat.

“Legal standing-nya jelas dilindungi oleh undang-undang atau konstitusi di mana menyuarakan pendapat di muka umum dan tentunya ini jauh lebih penting karena pendapat masyarakat dilayangkan langsung di rumah rakyat, dalam hal ini Gedung DPR RI,” ucapnya.

Meski memberikan dukungan terhadap penyampaian aspirasi tersebut, Heru mengingatkan agar aksi dilakukan secara damai dan bermartabat.

Ia meminta para peserta aksi memiliki koordinasi yang jelas, termasuk pembagian tugas dan pihak yang bertanggung jawab di lapangan.

Baca juga: Koalisi Ojol Nasional Imbau Pengemudi Tidak Terprovokasi Rencana Demonstrasi 27 Agustus

“Harus dilakukan dengan cara-cara damai dan bermartabat. Artinya, koridor tuntutan dan juga aksi-aksinya memang harus sebaiknya terkoordinasi, siapa yang bertanggung jawab secara penuh, dan tentunya ada pembagian-pembagian tugas yang jelas dan detail,” jelas dia.

Heru menilai, koordinasi penting untuk mencegah aksi dimanfaatkan pihak lain yang dapat merugikan peserta demonstrasi.

Ia bahkan mengingatkan adanya potensi provokasi, sabotase maupun upaya yang disebutnya sebagai rekayasa cipta kondisi.

“Ini dimaksudkan agar upaya-upaya teman-teman kita yang ada di lapangan terhindar dari jebakan-jebakan, sabotase atau bahkan rekayasa cipta kondisi yang justru nantinya akan merugikan teman-teman yang notabenenya tujuan awalnya memang murni untuk kemasyarakatan dan tentunya untuk Indonesia,” katanya.

*Gerbang DPR Jangan Jadi Titik Konflik*

Heru kemudian secara khusus menyoroti akses masuk Gedung DPR RI.

Ia meminta gerbang DPR dibuka sejak pagi, sebelum massa berkumpul dalam jumlah besar. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya aksi saling dorong maupun tindakan yang merusak fasilitas.

“Dengan adanya penerimaan secara total, pembukaan pintu gerbang, dan saya sarankan pagi-pagi hari sebelum massa berkumpul padat dan memaksakan kehendak untuk mendobrak atau bahkan merobohkan pintu masuk gerbang DPR RI, sebisa mungkin sudah terkoordinasi dan diciptakan kondisi kondusif di mana pintu gerbang dibuka saja,” ujarnya.

Menurut dia, DPR perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di gedung yang dianggap sebagai rumah rakyat.

Heru berharap pembukaan gerbang sejak awal juga dapat mengurangi potensi provokasi.

“Hal ini agar tidak terjadi aksi-aksi anarkis dan juga provokasi yang saat ini sampai malam ini juga pintu gerbang DPR RI menjadi pusat perlawanan dan bahkan juga aksi-aksi yang nantinya dikhawatirkan menjurus ke anarkisme,” ucap Heru.

Heru menyebut, penerimaan terhadap massa sejak awal juga memiliki dampak psikologis.

“Dengan dibukanya pintu gerbang DPR RI untuk besok, setidaknya masyarakat akan merasa gembira, sukaria dan merasa dihargai di rumahnya sendiri, di gedung aspirasi,” jelas dia.

Baca juga: Rafi Kusman Galang Dukungan dari Mantan Ketua KNPI Majalengka

*Minta 3/4 Anggota DPR Temui Massa*

Tak hanya meminta gerbang dibuka, Heru juga mendorong sebagian besar anggota DPR RI hadir menemui perwakilan massa.

Ia menyebut, setidaknya tiga perempat anggota DPR harus hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Anggota DPR RI yang berjumlah sekian, 600 sekian, setidaknya tiga perempat wajib hadir dan menemui para pihak, dalam hal ini para aktivis dan masyarakat,” katanya.

Heru mengatakan, kehadiran anggota DPR dalam jumlah besar akan menunjukkan bahwa gedung parlemen benar-benar menjalankan fungsinya sebagai rumah rakyat.

“Dengan kehadiran yang diharapkan jauh lebih banyak anggota DPR RI ketimbang perwakilan aktivis dan masyarakat umum, ini menandakan bahwa wakil rakyat dan rumah rakyat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia menilai, pertemuan langsung antara wakil rakyat dan massa dapat menjadi ruang kompromi psikologis, politik dan komunikasi.

“Dan inilah titik kompromi psikologis, politik, dan komunikasi massa yang pada akhirnya akan meredakan ketegangan atau bahkan menjembatani prediksi-prediksi yang selama ini akan terjadi sebuah anarkisme, kerusuhan, dengan prediksi-prediksi yang tidak terukur,” ucap Heru.

Menurut Heru, ruang dialog tersebut juga dapat membuka pembahasan mengenai tuntutan utama massa, termasuk RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.

“Dengan adanya kehadiran anggota DPR RI tiga perempat dan juga perwakilan massa, aktivis, serta tokoh-tokoh yang hadir, akan memberikan angin segar bagi terbukanya negosiasi dan juga tarik-ulur kepentingan tentang Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bisa dilakukan dan dikomunikasikan,” jelas dia.

Heru berharap langkah tersebut dapat mencegah aksi 27 Agustus berkembang menjadi konflik.

Ia menilai keterbukaan DPR sejak pagi dapat menjadi jalan menuju kompromi dan menjaga kondisi keamanan, sosial, politik hingga ekonomi tetap kondusif.

“Ini menjadi sebuah kompromi nasional dan konsensus politik nasional yang betul-betul akan menciptakan dan melahirkan kondusivitas keamanan, ketertiban, politik, sosial dan tentunya ekonomi,” katanya.