TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Upaya memperkuat keamanan sistem digital Pemkab Semarang terus dilakukan menyusul tingginya ancaman siber yang menyasar website dan sistem informasi pemerintah daerah.

Anggota Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Semarang, Esti Zakia Darodjat menjelaskan, sepanjang 2025 hingga semester I 2026, tercatat sekitar 37 juta kali percobaan kerentanan terhadap sistem Pemkab Semarang. 

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, sebanyak 52 agen insiden siber disiapkan di berbagai perangkat daerah hingga tingkat kecamatan.

Pihaknya menangani insiden siber itu dengan meningkatkan kinerja anggota TTIS. 

Baca juga: Viral Besi Selokan Dicuri, Disperkim Kota Semarang Lapor Polisi

Baca juga: Demi Investasi Rp5,3 Triliun, Gunung Ungaran Bakal Dibor Sedalam 2 Ribu Meter

"Kami juga mengaktifkan 52 agen insiden siber di OPD sampai ke kecamatan," sebutnya, saat rapat koordinasi literasi keamanan informasi dan sosialisasi implementasi pemerintahan digital bagi pimpinan perangkat daerah yang digelar Dinas Kominfo di aula Kantor DPU di Ungaran , Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, para agen diperintahkan untuk aktif melakukan patroli siber dan pemantauan website maupun sistem informasi dibawah kewenangannya. Mereka juga diminta segera melapor ke TTIS jika ditemukan insiden siber mencurigakan.

Wakil Bupati Semarang, Nur Arifah mengingatkan para pimpinan perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius pada penguatan tata kelola keamanan informasi. 

Transformasi digital yang terjadi dalam birokrasi harus dibarengi dengan peningkatan kepastian keamanan pemanfaatan data dan informasi. 

"Sehingga dapat menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik," ucapnya. 

Dia mengatakan, ancaman siber dan kebocoran data informasi pemerintah tidak boleh diabaikan.

Insiden itu tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Namun, juga dapat mengganggu pelayanan dan merusak
kepercayaan masyarakat.

"Karena itu, saya mendorong peningkatan kesadaran keamanan siber di seluruh jajaran pemerintah daerah," katanya. 

Plt Kepala Diskominfo Wiwin Sulistyowati menambahkan, kegiatan rakor dan sosialisasi bertujuan memperkuat pemahaman pengelola sistem informasi di perangkat Daerah untuk menjaga keamanan informasi.

"Jaminan keamanan itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berbasis digital," katanya. (eyf)