BANGKAPOS.COM- Pemerintah berencana membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi warga yang tergolong desil 9 dan 10, sehingga masyarakat perlu mengecek posisi sosial ekonominya secara online lewat HP.
Nah, masyarakat kini bisa memanfaatkan layanan pengecekan mandiri untuk mengetahui apakah namanya masuk dalam daftar desil 9 atau 10 yang terancam tidak boleh lagi membeli Pertalite.
Sebelum ke sana, perlu diketahui bahwa skema pengelompokan masyarakat berbasis desil yang dipakai untuk membatasi Pertalite ini menuai sorotan kritis karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil warga di lapangan.
Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Fatkur Huda, menyampaikan bahwa posisi desil 9 dan 10 menempatkan seseorang pada level kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibanding desil di bawahnya.
Meski begitu, hal itu tidak serta-merta berarti seluruh anggota kelompok tersebut punya kapasitas ekonomi yang setara.
Fatkur menegaskan bahwa desil hanyalah peringkat posisi seseorang di tengah populasi, bukan alat ukur pendapatan atau kekayaan riil setiap keluarga.
"Persoalan yang lebih mendasar adalah munculnya keluhan masyarakat yang mengalami perubahan desil meskipun pendapatan tidak meningkat, bahkan ketika kondisi ekonominya justru terbebani oleh utang," ujar Fatkur, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu lebih cermat memisahkan antara utang produktif yang dipakai sebagai modal usaha dengan pinjaman konsumtif yang sekadar menutup kebutuhan harian suatu rumah tangga.
Fatkur memaparkan bahwa pinjaman tersebut bukan tambahan pendapatan maupun peningkatan kesejahteraan, melainkan tambahan likuiditas atau kemampuan seseorang untuk mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat.
“Utang untuk bertahan hidup tidak boleh dibaca sebagai tanda meningkatnya kesejahteraan," kata Fatkur.
Merujuk pada kerangka welfare economics, Fatkur menyebut bahwa muara dari setiap kebijakan publik seharusnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itu, ia menilai keliru jika pembatasan subsidi hanya bersandar pada data desil semata.
Menurutnya, pemerintah semestinya turut mempertimbangkan sejumlah variabel lain seperti besaran pendapatan riil, tingkat beban utang konsumtif, kepemilikan aset, jenis kendaraan yang dimiliki, seberapa sering BBM dikonsumsi, hingga apakah kendaraan tersebut memang dipakai untuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan.
"Status desil tinggi juga tidak otomatis menunjukkan konsumsi Pertalite yang tinggi," imbuhnya.
Fatkur turut mengingatkan potensi terjadinya exclusion error atau situasi di mana warga yang sesungguhnya masih layak menerima subsidi malah tersingkir akibat kekeliruan klasifikasi data.
Risiko ini, menurutnya, patut mendapat perhatian serius mengingat banyak keluhan warga soal perubahan status desil yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
"Sebelum kebijakan ditetapkan, pemerintah perlu memastikan validitas DTSEN, memperkuat mekanisme koreksi data, dan melakukan uji dampak terhadap kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Fatkur mengakui bahwa niat pemerintah menyalurkan subsidi secara tepat sasaran adalah langkah yang patut didukung.
Namun ia mengingatkan agar proses perbaikan itu tidak sampai memunculkan kelompok masyarakat baru yang justru salah sasaran.
Ia menyarankan agar desil ditempatkan sebagai salah satu alat bantu penargetan kebijakan, bukan satu-satunya tolok ukur kesejahteraan.
Sebab, rumah tangga yang tampak memiliki akses finansial lebih besar akibat pinjaman konsumtif belum tentu benar-benar lebih sejahtera.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Purbaya mengatakan, pemerintah masih menyiapkan sistem untuk menerapkan pembatasan tersebut.
Namun, pelaksanaannya akan melihat kondisi ekonomi dan masyarakat serta kesiapan data DTSEN.
"Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih melakukan perbaikan terhadap data DTSEN.
Hal tersebut diperlukan mengingat masih ditemukan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan desil kesejahteraannya.
Purbaya mengomentari terkait adanya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, namun bekerja sebagai pedagang atau menerima program bantuan UMKM.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 akan terdampak kebijakan pembatasan pembelian Pertalite.
Menanggapi hal itu, Purbaya mengatakan perbaikan data DTSEN masih terus dilakukan.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya.
Purbaya mengakui, dalam pendataan masih mungkin ditemukan satu atau dua kasus yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, apabila pembaruan DTSEN belum selesai ketika kebijakan pembatasan Pertalite mulai diterapkan, pemerintah akan menangani persoalan tersebut secara kasus per kasus.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menambah anggaran untuk memastikan kualitas DTSEN semakin baik.
Menurut dia, total anggaran untuk DTSEN dan sensus ekonomi mencapai hampir Rp 7 triliun.
"Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp 7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS," kata Purbaya.
Ia berharap perbaikan data tersebut membuat DTSEN pada tahun depan menjadi lebih rapi dan akurat.
Adapun, DTSEN adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebuah sistem data terpadu yang memuat data sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Sistem ini berfungsi untuk menyatukan berbagai sumber data (seperti dari BPS, Kemensos, dan registrasi sosial ekonomi) sehingga pemerintah dapat melakukan perencanaan, evaluasi, dan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara lebih akurat dan tepat sasaran.
Masyarakat kini dapat mengecek posisi sosial ekonomi keluarganya yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online lewat HP untuk mengetahui nasib penerimaan bansos Kemensos hingga kebijakan pembatasan Pertalite.
Salah satu informasi penting yang dapat dilihat melalui pengecekan ini adalah desil Kemensos.
Pengecekan ini cukup dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.
Informasi mengenai desil penting diketahui karena menjadi salah satu dasar dalam pemetaan kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial (bansos).
Melalui sistem tersebut, pemerintah mengelompokkan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya.
Masyarakat pun dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Berikut adalah panduan lengkap cara mengecek desil menggunakan NIK beserta pemahaman mengenai status tingkatan angka yang muncul di layar.
Baca juga: Arti Desil 1-10 dan Cara Ceknya Pakai HP Agar Tahu Nasib Bansos Kemensos & Pembatasan Pertalite-mu
Langkah Cek Desil Menggunakan NIK Lewat HP
Masyarakat dapat mengecek informasi desil melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.
Prosesnya dapat dilakukan melalui ponsel maupun komputer secara praktis.
Berikut langkah-langkahnya:
Informasi yang muncul dapat meliputi identitas keluarga, peringkat desil, status kepesertaan bansos, hingga periode pemberian bantuan jika data tersebut tersedia.
Memahami Apa Itu Desil Kemensos dan Tingkatannya
Desil merupakan sistem pemeringkatan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan, yakni desil 1 sampai desil 10.
Masing-masing kelompok secara umum merepresentasikan sekitar 10 persen keluarga berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya.
Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
Sementara itu, desil 10 menunjukkan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
Penentuan posisi tersebut tidak hanya melihat pendapatan keluarga.
Berbagai faktor lain dapat menjadi pertimbangan, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, kepemilikan aset, serta indikator sosial ekonomi lainnya.
Posisi desil juga bukan angka yang bersifat permanen.
Perubahan kondisi keluarga dan pembaruan data dapat menyebabkan peringkat desil ikut berubah.
Angka yang muncul pada kolom desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan sosial ekonomi.
Semakin rendah angka desil, semakin rendah pula posisi kesejahteraan relatifnya.
Sebaliknya, angka yang semakin tinggi menunjukkan posisi yang relatif lebih baik.
Berikut rincian gambaran sederhananya:
Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok paling bawah dalam pemeringkatan, sedangkan desil 10 berada di tingkat paling atas.
Apakah Desil Menentukan Penerima Bansos Kemensos?
Perlu dipahami bahwa memiliki desil tertentu tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos.
Setiap program bantuan mempunyai persyaratan, sasaran, serta mekanisme penetapan yang berbeda.
Karena itu, penerima bantuan tetap ditentukan melalui proses dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing program.
Berdasarkan informasi pada laman Cek Bansos Kemensos, keluarga yang berada pada desil 1 hingga desil 4 atau kelompok 40 persen terbawah dapat diusulkan menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako.
Adapun keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Namun, status dalam desil tersebut hanya menjadi salah satu bagian dari proses penentuan.
Artinya, berada pada desil tertentu tidak menjamin seseorang pasti memperoleh bantuan. (kompas.com/ Bangkapos.com)
