WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) menjadi langkah strategis Indonesia untuk mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Program tersebut ditandai dengan peluncuran 14 proyek tahap awal dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp).
Pengembangan dalam skala besar ini menjadi salah satu upaya pemerintah menerjemahkan target swasembada energi melalui pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
Tak hanya menambah kapasitas pembangkit energi bersih, program PLTS 100 GWp juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi energi surya domestik.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menyediakan pasokan listrik bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor industri.
Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, mengatakan pengembangan PLTS secara masif dapat memperkuat ketahanan energi karena memanfaatkan sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Menurutnya, energi surya juga berpotensi mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkitan listrik, memperluas elektrifikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta menyediakan pasokan listrik hijau yang semakin dibutuhkan industri.
“Potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penambahan kapasitas pembangkit,” ujar Abra, Kamis (27/8/2026)
Ia menilai pembangunan PLTS skala besar harus diselaraskan dengan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik, kondisi sistem kelistrikan setiap wilayah, kesiapan jaringan, serta tahapan penambahan pembangkit sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Perencanaan yang matang dinilai menjadi kunci agar penambahan kapasitas energi surya tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi sistem ketenagalistrikan nasional.
Infrastruktur Jadi Kunci
Tantangan lain muncul dari karakter pembangkit tenaga surya yang produksinya bergantung pada kondisi cuaca dan waktu penyinaran matahari.
Karena itu, pengembangan PLTS harus diikuti penguatan infrastruktur pendukung, mulai dari jaringan transmisi dan interkoneksi antarsistem hingga digitalisasi jaringan serta teknologi penyimpanan energi.
Salah satu contoh yang dapat menjadi model adalah rencana pengembangan PLTS berkapasitas 1.000 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh di Bali.
Pengembangan tersebut dinilai dapat menjadi langkah awal membangun ekosistem energi terbarukan yang lebih terintegrasi.
Pada saat yang sama, proyek itu dapat meningkatkan pengalaman dan kapasitas nasional dalam mengelola pembangkit energi terbarukan berskala besar serta teknologi penyimpanan energi.
Dari sisi pendanaan, kebutuhan investasi program PLTS 100 GWp diperkirakan mencapai sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menjadi peluang untuk menarik modal sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, PT PLN (Persero), pengembang pembangkit, dan lembaga pembiayaan.
Namun, menurut Abra, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk. Skema pendanaan yang sehat, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian proyek menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan.
Ia juga menyoroti proyeksi efisiensi subsidi yang diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun.
“Potensi efisiensi subsidi sebesar Rp73,9 triliun per tahun perlu didukung metodologi dan asumsi yang transparan. Perhitungannya harus memasukkan biaya pembangunan jaringan, penyediaan BESS, pengaturan keseimbangan sistem, serta kewajiban pembayaran kepada pembangkit eksisting,” jelas Abra.
Dorong Industri Energi Surya
Selain aspek ketenagalistrikan, program PLTS 100 GWp dinilai berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan industri energi surya di dalam negeri.
Pembangunan proyek dalam skala besar dapat menciptakan permintaan terhadap berbagai komponen, seperti panel surya, inverter, baterai, kabel, hingga jasa rekayasa, konstruksi, dan pemeliharaan.
Proyeksi penciptaan sekitar 5,5 juta lapangan kerja juga menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang berpotensi muncul dari pengembangan ekosistem energi surya.
Peluang tersebut perlu diikuti kebijakan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tidak sekadar mengejar persentase kandungan lokal. Kebijakan tersebut perlu berjalan bersama peningkatan kualitas produk, skala produksi, transfer teknologi, dan daya saing industri nasional.
Dengan demikian, program PLTS 100 GWp tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, tetapi juga dapat menjadi momentum membangun kapasitas industri nasional dan memperbesar nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Pengurangan PLTU Harus Bertahap
Di sisi lain, agenda transisi energi juga mencakup rencana eliminasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas 12,48 GW.
Abra menilai proses tersebut harus dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan keandalan sistem kelistrikan, kesiapan pembangkit pengganti, serta keberlanjutan investasi di sektor ketenagalistrikan.
Pemerintah juga perlu memiliki peta jalan yang jelas terkait pembangkit yang akan dipensiunkan, penyelesaian kontrak dengan produsen listrik swasta, sumber pembiayaan untuk pensiun dini, hingga perlindungan bagi pekerja dan daerah yang perekonomiannya masih bergantung pada industri batu bara.
“Program PLTS 100 GWp merupakan ujian besar bagi kemampuan Indonesia mengelola transisi energi secara terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya harus tercermin pada penyediaan listrik yang semakin bersih, andal, dan terjangkau, sekaligus memperkuat industri nasional,” pungkas Abra.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tata kelola yang transparan, tahapan pembangunan yang realistis, serta konsistensi antara target transisi energi, kebutuhan sistem, kemampuan fiskal, dan kesehatan keuangan PLN.
