TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menegaskan posisi partainya sebagai pendukung pemerintahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.

Menurut Ghalieb, posisi Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah tetap berjalan.

Baca juga: Mulai 1 September 2026, Pembelian Pertalite dan Solar di Balikpapan Diatur Ganjil Genap

Namun, dukungan tersebut tidak berarti Fraksi Golkar mengabaikan fungsi sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo.

Ghalieb mengatakan terdapat dua perspektif dalam melihat posisi Fraksi Golkar saat ini.

Pertama, secara politis, Golkar memiliki fatsun sebagai partai pendukung pemerintah.

"Karena Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ibu Idah Syahidah Rusli Habibie adalah Wakil Gubernur yang menjadi bagian dari satu kesatuan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka tentu kita akan terus menghormati dan mengawal jalannya pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan berakhir masa jabatannya nanti," jelasnya.

Menurut Ghalieb, posisi tersebut merupakan bagian dari sikap politik Partai Golkar sebagai pendukung pemerintahan.

Di sisi lain, ia mengatakan Fraksi Golkar tetap memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada partai tersebut.

Ghalieb menyebut Partai Golkar memiliki posisi kuat dalam kontestasi politik di Gorontalo, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif.

Menurutnya, posisi tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar.

"Rakyat Gorontalo selalu memberikan amanah dan kepercayaan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menjadi corong bagi perjuangan aspirasinya kepada pemerintah," katanya.

Karena itu, Ghalieb menegaskan kepentingan masyarakat tetap menjadi salah satu perhatian Fraksi Golkar dalam menjalankan fungsi di DPRD.

Ia menyebut Fraksi Golkar akan menempatkan diri sebagai "teman kritis" bagi pemerintah.

Menurut Ghalieb, Fraksi Golkar tetap dapat memberikan kritik apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Ia menegaskan kritik tersebut tidak berarti Fraksi Golkar menjadi pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"Teman yang baik itu bukanlah teman yang selalu memuji-muji serta melakukan pembelaan buta bahkan saat kita salah. Tapi justru akan siap meluruskan jika kita mulai keliru dan melenceng dari cita-cita awal," ujarnya.

Menurut Ghalieb, kritik merupakan bagian dari fungsi Fraksi Golkar dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Karena itu, ia memastikan Fraksi Golkar akan terus memaksimalkan fungsi masing-masing anggota di setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jika dibutuhkan, maka Fraksi Partai Golkar dapat kapan saja mengambil langkah strategis apapun yang dianggap perlu untuk memastikan keberpihakan pemerintah selalu kepada kepentingan rakyat," tegasnya.

Ghalieb juga mengatakan posisi politik Fraksi Golkar tidak akan ditentukan oleh kepentingan personal maupun kelompok tertentu.

Terlebih, menurutnya, masyarakat sedang menghadapi berbagai kesulitan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

"Masyarakat betul-betul merasakan kesulitan dan sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah," katanya.

Dengan demikian, Ghalieb menegaskan Fraksi Golkar tetap berada dalam posisi mengawal pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah, sembari menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui DPRD. (*)