TRIBUNAMBON.COM - Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh Presiden Prabowo sebagai program prioritas pemerintah, program ini tidak lepas dari kritik. Sebagian kritik muncul karena MBG dipandang semata-mata sebagai program sosial untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan menekan persoalan stunting.
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun melihat MBG hanya dari perspektif gizi berarti kita belum melihat keseluruhan desain kebijakan ini.
Jika MBG dilihat dari kacamata ekonomi-politik pembangunan, program ini sesungguhnya memiliki fungsi yang jauh lebih besar: mendistribusikan daya beli, menciptakan pasar, membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM dan memperkuat ekonomi daerah. Dengan kata lain, MBG bukan sekadar kebijakan tentang apa yang dimakan anak-anak Indonesia. MBG juga merupakan kebijakan tentang ke mana uang negara mengalir dan bagaimana uang tersebut berputar di tengah masyarakat.
Pertama, MBG adalah instrumen pemerataan ekonomi. Salah satu persoalan klasik pembangunan Indonesia adalah ketimpangan aktivitas ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan tertentu, sementara sebagian daerah menghadapi keterbatasan pasar, investasi, dan daya beli.
Dalam konteks inilah MBG menjadi menarik. Dana negara tidak hanya dibelanjakan di pusat, tetapi dialirkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. BGN menyebut sebagian besar anggaran program disalurkan langsung melalui mekanisme yang terhubung dengan SPPG. Bahkan, satu SPPG rata-rata dapat menerima sekitar Rp1 miliar per bulan untuk kemudian dibelanjakan dalam ekosistem ekonomi daerah. Ini berarti MBG memiliki karakter sebagai desentralisasi belanja negara.
Kedua, MBG menciptakan pasar yang relatif pasti bagi produsen pangan lokal. Salah satu persoalan yang sering dihadapi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM adalah ketidakpastian pasar. Produksi dapat meningkat, tetapi jika pasar tidak tersedia, harga dapat jatuh. Sebaliknya, ketika permintaan meningkat sementara produksi terbatas, harga dapat melonjak. MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kedua sisi tersebut.
BGN menyatakan sekitar 70 persen dana operasional SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga sebagian besar anggaran program diarahkan kepada kebutuhan pangan. Bayangkan, skala kebutuhannya ketika puluhan ribu SPPG beroperasi. Satu SPPG saja membutuhkan beras, telur, ayam, sayuran, buah, susu dan berbagai bahan pangan lainnya secara rutin.
BGN memberikan gambaran bahwa satu SPPG dapat membutuhkan sekitar lima ton beras dalam satu periode, ribuan telur, ratusan ekor ayam, ratusan kilogram sayuran, hingga ratusan liter susu. Artinya, MBG menciptakan permintaan yang besar dan berulang. Jika kebutuhan tersebut dipenuhi dari produsen lokal, maka program ini dapat menjadi jangkar pasar bagi petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, koperasi, BUMDes, dan UMKM. Di sinilah MBG memiliki dimensi ekonomi yang sering luput dari perhatian.
Ketiga, MBG menciptakan lapangan kerja dari tingkat dapur hingga rantai pasok. Program ini juga menciptakan pekerjaan baru di tingkat lokal. Satu SPPG, menurut BGN, dapat menyerap sekitar 47 tenaga kerja langsung.
Pada awal 2026, BGN menyebut jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung di SPPG telah mencapai sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang. Jumlah tersebut terus berpotensi meningkat seiring ekspansi SPPG.
Hal yang menarik, dampaknya bukan hanya kepada tenaga kerja di dapur. Rantai ekonomi MBG melibatkan petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, pengemudi, penyedia jasa, UMKM, koperasi dan BUMDes. BGN juga telah melibatkan puluhan ribu pemasok dari berbagai unsur ekonomi lokal. Data BGN pada Januari 2026 mencatat sekitar 61.857 penyedia bahan baku telah terlibat, termasuk UMKM, koperasi dan BUMDes. Dengan demikian, MBG membentuk sebuah ekosistem ekonomi, bukan sekadar kegiatan memasak dan membagikan makanan.
Keempat, MBG menciptakan efek pengganda ekonomi. Di sinilah letak kekuatan ekonomi MBG yang paling penting. Uang yang diterima seorang petani tidak berhenti di tangan petani. Uang itu akan digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Pedagang yang menerima uang tersebut kemudian membelanjakannya lagi. Pekerja dapur menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan keluarga. UMKM membeli bahan baku dan membayar pekerjanya. Uang yang sama kemudian berpindah dari satu pelaku ekonomi kepada pelaku ekonomi lainnya. Inilah yang dalam teori ekonomi disebut efek berganda.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Dampaknya juga perlu dilihat dari berapa banyak petani yang memperoleh pasar, berapa banyak UMKM yang tumbuh, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar uang negara berputar di daerah. Bahkan, BGN sendiri menggambarkan SPPG sebagai penggerak ekonomi lokal karena dana yang masuk ke daerah kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan ekonomi setempat.
Indonesia Sentris
Selama bertahun-tahun, pembangunan Indonesia menghadapi tantangan berupa konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Karena itu, agenda pemerataan bukan hanya soal membangun infrastruktur di daerah, tetapi juga memastikan uang dan aktivitas ekonomi benar-benar berputar di daerah. Dalam perspektif ini, MBG dapat menjadi salah satu instrumen menuju pembangunan yang lebih Indonesia Sentris.
Hanya saja, ada satu syarat penting: uang MBG harus semaksimal mungkin dibelanjakan dari dan untuk ekonomi lokal. Jangan sampai anggaran besar MBG justru menciptakan ketergantungan terhadap pemasok besar dari luar daerah. Jangan sampai petani kecil, peternak lokal, nelayan, koperasi, BUMDes dan UMKM hanya menjadi penonton.
Karena itu, kebijakan BGN yang mendorong pelibatan UMKM, koperasi, BUMDes, petani, peternak dan nelayan lokal menjadi sangat penting. Bahkan, regulasi MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro dan kecil, koperasi, koperasi desa/kelurahan, dan BUMDesa.
Karena itu, melihat MBG hanya sebagai program pemberian makanan gratis adalah salah membaca skala kebijakannya. MBG sesungguhnya adalah satu eksperimen besar tentang bagaimana anggaran negara dapat diubah menjadi daya beli masyarakat dan bagaimana daya beli tersebut diputar kembali menjadi aktivitas ekonomi di daerah. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar mengutamakan rantai pasok lokal, maka MBG bukan hanya investasi untuk kesehatan dan kualitas generasi masa depan.
MBG juga dapat menjadi salah satu mesin pemerataan ekonomi Indonesia. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang berapa besar uang yang dimiliki negara. Pembangunan adalah tentang ke mana uang itu mengalir, siapa yang menerimanya, dan seberapa lama uang itu berputar di tengah rakyat.
Di situlah makna strategis MBG perlu dilihat: bukan sekadar dari isi piring anak-anak Indonesia, tetapi dari bagaimana setiap piring tersebut ikut menghidupkan roda ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.
Oleh Antara/ Pramaartha Pode/ Analis Kebijakan Ahli Pertama, Sekretariat Dukungan Kabinet/Kemensetneg
