TRIBUNNEWS.COM - HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum refleksi bagi Komisi IX DPR RI untuk terus memperkuat kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Penguatan tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, Komisi IX merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang menangani persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, dinamika kerja Komisi IX dalam setahun terakhir cukup tinggi seiring munculnya berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian.
"Kita tentunya di Komisi IX ini salah satu komisi yang sangat dekat dengan urusan masyarakat. Kita menangani soal kesehatan, ketenagakerjaan, dan juga Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden," ujar Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Di bidang legislasi, Komisi IX DPR RI tengah mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Nihayatul berharap RUU tersebut dapat segera ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI untuk kemudian mendapatkan respons dari pemerintah dan dibahas hingga selesai.
Legislator Fraksi PKB tersebut mengatakan, penyelesaian RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda penting Komisi IX.
Pasalnya, pembahasan regulasi tersebut berkaitan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang perlu dipenuhi sebelum Oktober.
Selain menjalankan fungsi legislasi, Komisi IX juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Nihayatul menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya masih membutuhkan sejumlah perbaikan agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ia berharap kepemimpinan serta tim baru Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
Perbaikan itu antara lain berkaitan dengan kejelasan standar pelayanan minimal (SPM), regulasi, hingga standar operasional prosedur (SOP).
"Programnya sangat bagus, tapi tentunya di sana-sini masih perlu perbaikan. Jangan sampai program yang bagus ini akan amburadul pelaksanaannya karena SOP yang tidak jelas atau karena hal-hal yang lain," tegasnya.
Baca juga: 50 Ucapan Selamat HUT DPR RI 2026, Penuh Harapan untuk Parlemen Indonesia
Sementara di sektor kesehatan, Komisi IX masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persoalan kekurangan tenaga kesehatan.
Selain itu, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah yang terdampak bencana, juga menjadi perhatian.
Menurut Nihayatul, berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus refleksi bagi Komisi IX untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Momentum HUT ke-81 DPR RI, kata dia, menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR, khususnya di bidang yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IX.
"Semua menjadi refleksi bagi kami di usia 81 tahun ini. Mudah-mudahan di momen pembahasan pagu definitif nanti, kita bisa ada peningkatan-peningkatan perbaikan kualitas dan layanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: Rieke Tetap Berkantor di DPR Setelah Aksi 27 Agustus Berujung Ricuh: Saya Mencintai Pekerjaan Saya
